Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Sri Mulyani Minta Para CEO Tetap Ekspansi

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap para pengusaha terus melakukan ekspansi usaha guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada 2023.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dalam UU APBN 2023. Menurutnya, target tersebut akan dapat dicapai jika kinerja investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh setidaknya 5%.

"Kalau investasi bisa bertahan tumbuh di atas 5%, kita punya harapan," katanya ketika menghadiri Kompas 100 CEO Forum 2022, Jumat (2/12/2022).

Sri Mulyani menuturkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2022 mampu mencapai 5,72%. Dia menilai capaian tersebut menandakan pemulihan ekonomi berjalan dengan kuat. Adapun investasi tercatat tumbuh sebesar 4,96%.

Dia menilai semua sektor usaha saat ini telah menunjukkan pemulihan dari pandemi Covid-19. Untuk itu, lanjutnya, tren pemulihan tersebut harus dijaga sehingga target pertumbuhan ekonomi pada 2023 dapat tercapai.

Sri Mulyani memandang perekonomian dunia pada tahun depan masih diliputi ketidakpastian. Selain geopolitik yang masih memanas, tren suku bunga yang meningkat karena inflasi juga menimbulkan volatilitas pada pasar keuangan global, arus keluar modal, nilai tukar, dan biaya utang.

Dia menegaskan pemerintah akan menyehatkan APBN 2023 setelah mengalami pelebaran defisit selama 3 tahun karena pandemi. Meski begitu, sambungnya, APBN juga bakal tetap berperan sebagai shock absorber pada perekonomian, termasuk sisi produksi.

"Ada risiko yang sangat dinamis yang harus kita lihat dan akan kita coba terus kelola bersama pelaku ekonomi seperti Anda semua," ujar Sri Mulyani.

Melalui UU 28/2022, pemerintah dan DPR menargetkan pendapatan negara senilai Rp2.463 triliun. Angka itu terdiri atas penerimaan perpajakan senilai Rp2.021,22 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp441,39 triliun, dan hibah Rp409,42 triliun.

Kemudian, pemerintah menargetkan belanja negara mencapai Rp3.016,17 triliun pada 2023 yang terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp2.246,45 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sejumlah Rp814,71 triliun.

Dengan data penerimaan dan belanja tersebut, defisit APBN 2023 akan senilai Rp598,15 triliun atau 2,84% terhadap PDB. (rig)