Jadi Pemimpin Dewan, Negara Ini Dorong CbCR Bisa Diakses Publik

BRUSSELS, DDTCNews – Agenda transparansi pajak menjadi salah satu target Portugal sebagai pemegang kursi kepresidenan Dewan Uni Eropa pada tahun ini.

Dalam agenda kerja Portugal yang terbit pada 1 Januari 2021 menyebutkan kebijakan prioritas dalam bentuk transparansi pajak adalah membuka data laporan per negara atau Country by Country Report (CbC Report) perusahaan multinasional kepada publik.

"Kepresidenan Portugal mengarahkan negara anggota Uni Eropa untuk mencapai kesepakatan politik tentang proposal laporan per negara perusahaan multinasional kepada publik," tulis laporan agenda kerja Portugal, dikutip Senin (11/1/2021).

Proposal CbCR yang bisa diakses publik sesungguhnya merupakan agenda lama Komisi Eropa sejak April 2016. Proposal tersebut memaksa perusahaan multinasional mengungkapkan detail pendapatan, jumlah karyawan dan jumlah pajak yang dibayar di setiap negara Uni Eropa.

Namun demikian, proposal tersebut banyak mendapatkan penolakan. Pada pembahasan level menteri periode Desember 2019, belasan negara seperti Austria, Siprus, Irlandia, Luksemburg, Malta dan Swedia menolak proposal CbCR publik lantaran bisa menggerus daya saing ekonomi.

Selain soal agenda transparansi pajak, prioritas kerja Portugal sebagai pemimpin Dewan Uni Eropa hingga Juni 2021 antara lain mendorong kebijakan pajak karbon dan energi ramah lingkungan, serta memodernisasi aturan perpajakan internasional.

"Kepresidenan Portugal akan mengatasi tantangan perpajakan Eropa melalui dukungan terhadap perpajakan ekonomi digital yang adil dan efisien," sebut Pemerintah Portugal.

Portugal juga berencana memperkuat pengawasan jasa keuangan untuk mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Rencana kerja ini menyangkut koordinasi intelijen keuangan yang lebih kuat antarnegara Uni Eropa dan memperkuat regulasi dalam pengawasan.

"Kebijakan pajak diarahkan agar sejalan dengan tujuan dekarbonisasi dan transisi menuju ekonomi yang kompetitif dan netral karbon sehingga dapat mendorong ekonomi yang berkelanjutan," kata pemerintah seperti dilansir Tax Notes International. (rig)