KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jadi Chairmanship Asean, Indonesia Ingin Redakan Tensi Politik Dunia

Dian Kurniati | Selasa, 09 Agustus 2022 | 10:30 WIB
Jadi Chairmanship Asean, Indonesia Ingin Redakan Tensi Politik Dunia

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah akan memanfaatkan posisi Indonesia sebagai Chairmanship Asean pada 2023 untuk meredakan konflik global dan meningkatkan kerja sama antarnegara.

Sri Mulyani mengatakan Indonesia dapat memanfaatkan keketuaan di forum Asean tersebut sebagai momentum menurunkan tensi politik dunia. Menurutnya, Indonesia juga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam upaya menjaga perdamaian dunia.

"Kepemimpinan indonesia di dalam Asean tentu akan menjadi salah satu pertaruhan terhadap kemampuan untuk menurunkan konflik, tensi, dan meningkatkan kerja sama," katanya, dikutip pada Selasa (9/8/2022).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Sri Mulyani menuturkan tensi geopolitik yang meningkat akibat perang di Ukraina menyebabkan perekonomian global berada pada situasi yang tidak pasti. Dalam kondisi ini, tren pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 juga turut tersendat.

Menurutnya, banyak negara kini mengalami lonjakan inflasi dan pelemahan pertumbuhan ekonomi karena terdampak oleh memanasnya geopolitik global. Untuk itu, Asean bisa memainkan peran untuk mendukung perdamaian sehingga dampaknya tidak makin meluas.

Dia menyebut UUD 1945 telah mengamanatkan Indonesia turut terlibat dalam menjaga ketertiban berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kewajiban tersebut diamanatkan kepada Indonesia sebagai tanggung jawab sebuah negara merdeka.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

"Ini adalah prinsip yang sejak Indonesia lahir sudah digariskan oleh para pendiri bangsa," ujar Sri Mulyani.

Melalui jalur keuangan, Sri Mulyani menambahkan Indonesia sebagai Chairmanship Asean 2023 mengusulkan agenda prioritas yang sejalan dengan Presidensi G-20 Indonesia, yakni membangun pasar yang terkoneksi, ekonomi digital, dan mendorong pemulihan yang berkelanjutan.

Indonesia, lanjutnya juga mendorong agenda UMKM sejalan dengan pesatnya digitalisasi di sektor keuangan. Menurut menkeu, kerja sama Asean dapat menciptakan peluang dan manfaat bagi UMKM dalam mengambil momentum perkembangan layanan keuangan digital. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja