FILIPINA

Istana Serahkan Keputusan Pengenaan Pajak Baru Kepada Marcos

Dian Kurniati | Jumat, 27 Mei 2022 | 12:30 WIB
Istana Serahkan Keputusan Pengenaan Pajak Baru Kepada Marcos

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Istana Kepresidenan Filipina tengah bersiap-siap melakukan transisi pemerintahan dari Presiden Rodrigo Duterte kepada calon presiden terpilih Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.

Juru bicara presiden Martin Andanar mengatakan Kementerian Keuangan telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk melanjutkan langkah konsolidasi fiskal, termasuk pengenaan jenis pajak baru, kepada Tim Ekonomi Presiden terpilih.

"Kami menyerahkan masalah ini atau kebijakan lain dalam rangka memperkuat mobilisasi sumber daya domestik kepada kebijaksanaan Tim Ekonomi Presiden terpilih," katanya, dikutip pada Jumat (27/5/2022).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Andanar menuturkan Kemenkeu telah menyampaikan sejumlah rekomendasi di bidang pajak kepada Marcos, di antaranya pengenaan pajak baru atau menaikkan tarif pajak, menunda pengurangan tarif PPh orang pribadi, serta mencabut beberapa fasilitas pembebasan pajak.

Menurutnya, optimalisasi penerimaan pajak perlu dilakukan karena terdapat sejumlah belanja prioritas yang akan menjadi fokus pemerintahan Marcos ke depannya, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Dokumen Kemenkeu menyebut Filipina perlu mengumpulkan pendapatan P249 miliar setiap tahun selama 10 tahun untuk melunasi utang penanganan pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19, tambahan utang yang ditarik pemerintah mencapai P3,2 triliun.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

"[Kemenkeu mengusulkan untuk] menaikkan pendapatan, memperbaiki administrasi pajak, dan memotong pengeluaran yang tidak perlu dengan reformasi fiskal," bunyi dokumen Kemenkeu seperti dilansir pna.gov.ph.

Marcos dijadwalkan akan memulai menjabatnya sebagai presiden pada 30 Juni 2022. Saat ini, Marcos telah menunjuk Gubernur Bank Sentral Filipina Benjamin Diokno untuk memimpin tim ekonominya sekaligus sebagai calon Menteri Keuangan.

Beberapa nama yang juga telah ditunjuk yakni mantan Presiden Universitas Filipina Alfredo Pascual sebagai calon Menteri Perdagangan, serta ketua Komisi Persaingan Usaha Filipina Arsenio Balisacan sebagai calon Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN