AMERIKA SERIKAT

IRS Diminta Perbaiki Sistem Penanganan Kasus

Redaksi DDTCNews | Kamis, 15 September 2016 | 15:01 WIB
IRS Diminta Perbaiki Sistem Penanganan Kasus

IRS. (Foto: Nsacct.org)

WASHINGTON, DDTCNews - United States Government Accountability Office (GAO) merilis laporan hasil penyelidikannya terhadap Ditjen Pajak Amerika Serikat (Internasil Revenue Services/IRS). Dari laporan tersebut GAO menemukan IRS perlu menyamakan persepsi antara satu karyawan dengan karyawan yang lain terkait penyusutan kasus pajak mana yang akan diselesaikan lebih dulu.

Dalam laporan tersebut, GAO menilai IRS harus mampu menetapkan tujuan dalam setiap proses pemilihan kasus sehingga mampu membuat skala prioritas kasus mana sajakah yang akan diusut lebih dulu.

“IRS menggunakan proses otomatis untuk menentukan kasus utang pajak mana yang akan diselesaikan lebih dulu, sementara manajer di lapangan memilih dengan cara manual saja untuk kemudian dimintakan kepastian kepada pegawai Departemen Pendapatan,” ungkap laporan tersebut, kemarin (14/9).

Baca Juga:
Bukan 60%, Trump Siapkan Bea Masuk 10% Atas Barang Impor China

Dalam membuat skala prioritas kasus, para manajer memerhatikan hal lainnya yang mungkin tidak dipertimbangkan oleh proses otomatis, seperti beban kerja pegawai yang tersedia bersamaan dengan karakteristik kasus berdasarkan seberapa mampukah wajib pajak dapat membayar utang pajak tersebut.

Namun, kenyataannya para pegawai di lapangan tidak memiliki pemahaman yang jelas sesuai dengan misi IRS dan tidak memiliki alasan pasti terkait pemilihan kasus guna mendukung berjalannya misi IRS.

“Lebih jauh, kurangnya pemahaman tujuan ini mengurangi efektifitas para pegawai lapangan dalam mengukur kinerja dan menilai risiko. Hal ini menimbulkan tidak efisiennya pekerjaan di lapangan terkait kasus tertentu” papar dokumen itu seperti dikutip Accounting Today.

Baca Juga:
Bakal Pungut Bea Masuk, Trump segera Bentuk External Revenue Service

GAO merasa proses dokumentasi dan penilaian dalam pemilihan kasus yang dilakukan oleh IRS kurang baik. Selain itu, manajer di lapangan kekurangan panduan bagaimana membuat pertimbangan ketika memilih kasus.

Karena itu, GAO memberi beberapa rekomendasi kepada IRS, antara lain pendokumentasian tujuan dengan jelas dan adil, memberi panduan bagaimana menggunakan pertimbangan profesionalisme dalam memilih kasus yang akan diusut, serta membangun prosedur untuk menilai dua proses yang saat ini dilakukan yaitu otomatis dan manual. Menanggapi usulan GAO, IRS menyetujui semua rekomendasi itu dan akan menindak lanjutinya. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor

Rabu, 22 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bukan 60%, Trump Siapkan Bea Masuk 10% Atas Barang Impor China

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI