Investasi ke IKN Sudah Rp20 Triliun, dari Bisnis Hiburan Hingga Hotel

JAKARTA, DDTCNews - Nilai investasi dari swasta untuk sektor hiburan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah menyentuh Rp20 triliun. Otoritas IKN mencatat angka tersebut setara seperempat dari target total pendanaan pembangunan dari swasta.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otoritas IKN Agung Wicaksono menjelaskan nilai investasi Rp20 triliun diarahkan untuk sektor hiburan, termasuk pembangunan hotel hingga ruang terbuka hijau.

"Selain itu, sudah masuk 270 minat investasi dari calon investor berbentuk letter of intent (LOI) untuk IKN, dari dalam negeri atau luar negeri," kata agung dalam Asean Investment Forum Day 2, dikutip pada Senin (4/9/2023).

Khusus LOI, perusahaan dalam negeri masih mendominasi. Selain itu, minat investasi terbanyak disampaikan oleh calon investor dari Singapura, Malaysia, Jepang, dan Korean.

Dari Malaysia, terdapat 2 perusahaan properti yang telah berkomitmen untuk membangun 20 tower rumah susun atau rusun di IKN. Dua perusahaan tersebut tengah melakukan studi kelayakan untuk kemudian menunggu evaluasi dari pemerintah sebelum mendapatkan izin untuk memulai pembangunan.

"Kalau Singapura itu yang mereka paling minat renewable energy (energi terbarukan), kemudian pengolahan waste," ujar Agung.

Agung menyampaikan, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tercantum kebutuhan pendanaan IKN sebesar Rp466 triliun yang dibagi menjadi 3 indikasi pendanaan.

Ketiganya yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp90,4 triliun, badan usaha/swasta sejumlah Rp123,2 triliun, dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp252,5 triliun.

Pendanaan swasta yang didominasi oleh sektor swasta asal domestik tersebut pada utamanya masuk kepada zona 1A yang akan menjadi titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian.

"Kawasan 1 ini seperti sekitar istana, monumen nasional (monas), dan sebagainya. Ini kita fokus yang di situ dulu, KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) ini arrange sekitar 6.000 hektare. Terus KIPP kita fokus lagi yang area 1A, ini baru yang 1A saja yang 2024 ini kita targetkan setelah itu masih banyak lagi," kata Agung. (sap)