KEBIJAKAN INVESTASI

Investasi di Indonesia Masih Dihantui ICOR Tinggi

Muhamad Wildan | Sabtu, 24 Oktober 2020 | 13:01 WIB
Investasi di Indonesia Masih Dihantui ICOR Tinggi

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat masih terdapat banyak masalah dalam kegiatan investasi di Indonesia.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan realisasi investasi yang terus bertumbuh setiap tahunnya masih tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi secara umum.

"Setelah kami bedah ternyata incremental capital output ratio (ICOR) kita tinggi, 6,8. Artinya biaya ekonomi tinggi, ini yang harus kami perbaiki ke depan agar pertumbuhan investasi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi," ujar Bahlil, Jumat (23/10/2020).

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Bila ditilik ke belakang, catatan BKPM menunjukkan realisasi investasi pada 2014 hingga 2019 meningkat hampir 2 kali lipat. Realisasi investasi pada 2019 tercatat mampu mencapai Rp809,6 triliun, sedangkan realisasi investasi pada 2014 masih sebesar Rp463,1 triliun.

Meski tumbuh, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun terakhir pada 2014 hingga 2019 secara rata-rata hanya berada pada 5% setiap tahun.

Pertumbuhan ekonomi yang terganjal pada level 5% ini sudah pernah menjadi sorotan oleh mantan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution ketika dia masih menjabat pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga:
Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Kala itu, Darmin mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mampu lebih tinggi dari 5% akibat ICOR yang tinggi. ICOR tinggi disebabkan kualitas SDM Indonesia yang rendah. Meski jumlah angkatan kerja di Indonesia besar, mayoritas belum mempunyai skill yang mumpuni.

Lebih lanjut, perbaikan ICOR juga perlu dilakukan melalui rekonfigurasi investasi. Investasi yang masuk di Indonesia harus didorong kepada sektor yang berorientasi ekspor, mendukung pengembangan SDM, dan mendukung digitalisasi. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Jumat, 18 Oktober 2024 | 18:30 WIB KOREA SELATAN

Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

Rabu, 16 Oktober 2024 | 14:30 WIB KINERJA INVESTASI

Belum Akhir 2024, BKPM Capai Target Realisasi Investasi Sesuai Renstra

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN