Integrasi NIK Jadi NPWP, WP Diimbau Lakukan Validasi di DJP Online

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak untuk melakukan validasi data sehingga nomor induk kependudukan (NIK) pada KTP dapat digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Giyarso mengatakan validasi data perlu dilakukan masyarakat yang telah memiliki NPWP. Menurutnya, proses validasi tersebut juga mudah karena hanya melalui DJP Online.

"Mohon segera kita aktivasi. Kita buka DJP Online agar kita bisa menggunakan NIK sebagai NPWP," katanya dalam sebuah talk show, dikutip pada Minggu (31/7/2022).

Giyarso menuturkan integrasi NIK sebagai NPWP telah diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan PMK 112/2022. Ketentuan itu juga telah mulai diterapkan pada 14 Juli 2022.

Dia menjelaskan wajib pajak dapat menggunakan NIK sebagai NPWP ketika sudah melakukan validasi data. Menurutnya, proses tersebut dapat dilakukan sepenuhnya di DJP Online, tanpa perlu ke kantor pajak.

Pada tahap awal, wajib pajak harus login di DJP Online dengan memasukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Setelah itu, dalam menu utama DJP Online, wajib pajak dapat memencet salah satu menu, yaitu Profil.

Pada menu Profil, wajib pajak dapat melakukan validasi data berdasarkan keterangan yang tertera, yaitu "Perlu Dimutakhirkan" atau "Perlu Dikonfirmasi". Selain itu, pada wajib pajak pada menu Profil juga perlu memasukkan data pada kolom NIK/NPWP16.

Jika semua data telah terisi, wajib pajak harus menekan Validasi agar sistem dapat memadankannya dengan data pada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Nanti, wajib pajak akan memperoleh notifikasi apabila datanya valid.

Giyarso menyebut wajib pajak memiliki kesempatan melakukan validasi data hingga 31 Desember 2023. Sebab, mulai 1 Januari 2024, seluruh transaksi pajak akan menggunakan NIK.

"Kalau kita tidak lakukan validasi data, nanti kita mau ke mana-mana terkait persyaratan tertentu, akan susah. Mungkin nanti dipotong pajak lebih tinggi," ujarnya. (rig)