Integrasi NIK Jadi NPWP, DJP Catat 56,38 Juta Data Sudah Divalidasi

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencatat 56,38 juta nomor induk kependudukan (NIK) telah diintegrasikan sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada wajib pajak orang pribadi hingga 30 Maret 2023.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2Humas) DJP Dwi Astuti mengatakan DJP terus mengingatkan wajib pajak agar segera melakukan validasi NIK sebagai NPWP melalui DJP Online. Menurutnya, validasi data NIK sebagai NPWP pada akhirnya juga akan lebih memudahkan wajib pajak dalam mengakses layanan pada DJP.

"Kami mengimbau [agar melakukan validasi NIK sebagai NPWP] sampai tanggal 31 Maret ini supaya lebih memudahkan mendapatkan layanan online kita," katanya, Jumat (31/3/2023).

Dwi mengatakan data NIK yang divalidasi NIK sebagai NPWP terus mengalami pertambahan. Dia menyebut ada 69 juta data NPWP yang wajib dipadankan dengan NIK.

Validasi NIK sebagai NPWP dapat dilakukan melalui DJP Online. Pada tahap awal, wajib pajak harus login di DJP Online dengan memasukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan.

Setelah itu, wajib pajak dapat mengakses menu utama DJP Online dan memilih menu Profil. Pada menu Profil itulah, wajib pajak dapat melakukan validasi data berdasarkan keterangan yang tertera, yaitu 'Perlu Dimutakhirkan' atau 'Perlu Dikonfirmasi'.

Selain itu, pada wajib pajak pada menu Profil juga perlu memasukkan data pada kolom NIK/NPWP16.

Jika semua data telah terisi, wajib pajak harus mengeklik Validasi agar sistem dapat memadankannya dengan data pada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Nantinya, wajib pajak akan memperoleh notifikasi apabila datanya valid.

Integrasi NIK sebagai NPWP telah diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan ini sudah mulai diterapkan pada 14 Juli 2022 dan bakal berlaku sepenuhnya pada 1 Januari 2024.

"Jadi sebenarnya NPWP lama masih bisa digunakan sampai tanggal 31 Desember 2023," ujarnya. (sap)