Institusi Audit Se-Dunia Kumpul, Ini yang Dibahas

JAKARTA, DDTCNews – Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan kelompok kerja lingkungan badan pemeriksan keuangan (BPK) seluruh dunia atau International Organization of Supreme Audit Institutions Working Group on Environmental Auditing (INTOSAI WGEA) ke-17 yang berlangsung di Fairmont Hotel, Jakarta pada 25-27 oktober 2016.

Pertemuan WGEA dibuka Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Ketua BPK RI Harry Azhar Nasution.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman dalam rilisnya mengatakan pertemuan ini menjadi ajang bertukar informasi dan pengalaman di antara BPK seluruh dunia, serta menjadi sarana untuk memublikasikan pedoman audit.

“Tujuan WGEA adalah membantu BPK memperoleh pemahaman yang baik tentang isu-isu terkini yang berkaitan dengan audit lingkungan,” ujarnya, Selasa (25/10).

Selain itu, pertemuan ini juga memiliki beberapa agenda penting lainnya seperti menyetujui realisasi Work Plan WGEA 2014-2016 dan mengesahkan Work Plan 2017-2019 serta mengukuhkan BPK sebagai Ketua WGEA periode 2017-2019.

BPK RI menawarkan konsep pedoman audit dalam memeriksa kebijakan dan implementasi program sustainable development goals (SDGs) baik secara nasional, regional maupun global.

Menurutnya, pada sesi diskusi panel Harry Azhar akan menyampaikan makalah tentang peranan BPK dalam mencapai SDGs. Sementara, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya akan bertindak sebagai panelis.

“BPK akan terus berkomitmen memimpin BPK se-dunia dalam mengembangkan audit di bidang lingkungan,” tutupnya.

Acara ini diikuti 115 peserta yang berasal dari 48 Supreme Audit Institution (SAI), Australian National University dan empat lembaga internasional yang berada dinaungan PBB. Keempat lembaga internasional tersebut adalah United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), dan Convention on Biological Diversity (CBD). (Gfa)