Insentif Pajak Disetop, Setoran PBB Diprediksi Tumbuh 2 Digit

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand optimistis penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) akan melonjak seiring dengan berakhirnya periode pemberian insentif.

Menteri Keuangan Lavaron Sangsnit mengatakan penerimaan PBB diproyeksi mencapai THB43 miliar atau sekitar Rp18,9 triliun pada tahun ini. Angka itu meningkat 22,9% dari realisasi tahun lalu sejumlah THB35 miliar atau Rp15,4 triliun.

"Tahun ini, tanpa adanya kebijakan pengurangan pajak, penerimaan diperkirakan akan meningkat menjadi THB43 miliar," katanya, dikutip pada Minggu (2/6/2024).

Lavaron menuturkan pemerintah juga tengah mengkaji untuk merevisi undang-undang dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PBB. Rencananya, keputusan soal revisi UU PBB akan diambil pada akhir tahun ini.

Dia menjelaskan UU PBB yang saat ini berlaku disahkan pada 2019, setelah melewati pembahasan selama lebih dari 2 dekade. Menurutnya, PBB pertama kali dipungut di Thailand pada 2020.

Namun, pandemi Covid-19 menyebabkan pemungutan PBB tidak optimal. Dalam kondisi tersebut, pemerintah memberikan diskon PBB sebesar 90% untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat hingga 2021.

Tarif PBB normal sempat diterapkan pada 2022. Namun, pemerintah kembali memberikan diskon 15% pada 2023 karena masyarakat kembali dihadapkan pada kesulitan ekonomi.

Sejalan dengan penerapan tarif PBB yang sudah normal pada tahun ini, penerimaan dari jenis pajak tersebut juga diyakini bakal meningkat.

"Penerimaan dari PPB ini kemungkinan besar akan meningkat. Sementara itu, kemungkinan untuk menurun sangat kecil mengingat basis pajaknya adalah nilai tanah dan bangunan yang terus naik," ujar Lavaron.

Dia menyebut hanya 7 juta wajib pajak yang membayar PBB pada tahun pertama penerapannya. Namun, jumlah tersebut bertambah menjadi 16 juta wajib pajak pada 2022.

Sebagai informasi, pemungutan PBB merupakan kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendorong pemda rutin melaksanakan survei penggunaan lahan karena UU PBB mengatur tarif pajak yang berbeda untuk setiap jenis peruntukan lahan.

Kota Bangkok termasuk yang tercepat melaksanakan survei penilaian penggunaan lahan. Kota ini telah menyelesaikan 99,4% penilaian penggunaan lahan yang mencakup 2,1 juta bidang tanah, 2,2 juta rumah, serta 1 juta unit apartemen.

Di sisi lain, Lavaron menyebut pemerintah juga berupaya mendorong sektor real estat dengan membantu penyerapan stok perumahan hingga batas tertentu. Sektor real estat berkontribusi sebesar 1,5% pada pertumbuhan ekonomi kuartal I/2024.

"Meskipun relatif rendah pada kuartal I/2024, pertumbuhan sektor real estat pada sisa tahun ini akan lebih tinggi," tuturnya seperti dilansir bangkokpost.com. (rig)