Insentif Pajak Diperpanjang? Pemkot: Kami Perlu Evaluasi Dahulu

MATARAM, DDTCNews—Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, melakukan evaluasi terhadap penambahan waktu pembebasan pajak di antaranya pajak hotel, restoran, hiburan dan air tanah.

Wali kota Mataram Ahyar Abduh mengatakan dirinya belum dapat memastikan ada tidaknya penambahan waktu pembebasan. Adapun, waktu pemberian pembebasan pajak hotel, restoran, hiburan dan air tanah akan berakhir pada 31 Agustus 2020.

“Sejauh ini kami belum bisa memastikan apakah waktu dispensasi pembebasan pajak hotel dan lainnya akan ditambah atau tidak. Untuk itu, kita perlu evaluasi terhadap kondisi objek pajak tersebut,” kata Ahyar dikutip Selasa (18/8/2020).

Kondisi pandemi Covid-19 di Kota Mataram, sambungnya, sejauh ini masih belum baik. Pasalnya, Kota Mataram saat ini masih berada pada zona merah dan setiap harinya masih ada penambahan kasus positif Covid-19.

Kendati sejumlah kegiatan sudah mulai dilaksanakan kembali di antaranya perhotelan, lanjut Ahyar, pemkot akan melakukan evaluasi dan kajian dahulu demi menemukan formulasi kebijakan yang paling tepat.

“Bisa saja kita berikan dispensasi pajak berupa penundaan, keringanan atau pembebasan lagi. Intinya, kita evaluasi dan kaji perkembangannya secara menyeluruh sambil melihat situasi dan dampak Covid-19 saat ini,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram Ahmad Amrin mengatakan kebijakan pembebasan pajak daerah untuk jenis pajak hotel, restoran, hiburan dan air tanah telah diberikan sejak April 2020.

Pemkot Mataram juga memberikan penundaan pembayaran dan penghapusan sanksi bagi wajib pajak yang belum melunasi pajak terutangnya sebelum ditetapkannya kondisi darurat Covid-19.

Secara lebih terperinci, penundaan dan penghapusan sanksi tersebut berlaku untuk pajak hotel masa Maret 2020, pajak restoran masa Maret-April 2020, pajak air tanah masa Februari dan Maret 2020, serta pajak parkir masa April-Juli 2020.

“Para wajib pajak bisa membayar pajak yang tertunda itu tanpa dikenakan denda dan sanksi. Pembebasan pajak dimaksudkan untuk membantu meringankan pengusaha menghadapi pandemi,” ujarnya seperti dilansir dari insidelombok. (rig)