Insentif Fiskal untuk Impor Vaksin Covid-19 Tembus Rp8,94 Triliun

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas impor vaksin Covid-19 sejumlah Rp8,94 triliun sampai dengan Maret 2022.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Ditjen Bea Cukai (DJBC) Hatta Wardhana mengatakan insentif fiskal yang diberikan pemerintah sejak November 2020 merupakan bentuk dukungan terhadap penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri.

"Melalui pemberian insentif ini, biaya impor berkurang sehingga dapat dialihkan untuk meningkatkan suplai kebutuhan lainnya. Harapannya berdampak pada pemulihan ekonomi nasional," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (25/4/2022).

Hatta menuturkan DJBC memfasilitasi impor vaksin Covid-19 sebanyak 506,6 juta dosis sepanjang periode November 2020 - Maret 2022. Angka itu terdiri atas 153,90 juta dosis bulk dan 349,59 juta dosis jadi dengan nilai impor mencapai Rp47,40 triliun.

Dia menjelaskan DJBC memiliki fungsi sebagai trade facilitator yang dapat berkontribusi dalam membantu pemerintah menangani pandemi. Untuk itu, berbagai fasilitas, inovasi, dan kemudahan pelayanan diberikan DJBC sehingga pandemi Covid-19 dapat segera terselesaikan.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 188/2020 telah mengatur pemberian insentif perpajakan atas impor vaksin untuk mendukung program vaksinasi dan mencapai kekebalan komunal.

Dalam hal ini, insentif yang diberikan pemerintah meliputi pembebasan bea masuk dan/atau cukai, PPN dan PPnBM tidak dipungut, serta dibebaskan dari PPh 22 atas impor vaksin.

Pemerintah juga membebaskan bea masuk atas impor barang-barang kebutuhan penanganan Covid-19 melalui PMK 92/2021. Insentif tersebut diberikan untuk memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat terhadap alat kesehatan.

DJBC juga mempercepat pelayanan impor barang penanganan Covid-19 melalui peluncuran aplikasi perizinan. Misal, portal Perizinan Tanggap Darurat yang dibangun DJBC bersama dengan Lembaga National Single Window (LNSW) untuk memudahkan pengguna fasilitas mengajukan permohonan pembebasan bea masuk.

"DJBC sendiri telah membangun Sistem Aplikasi Tanggap Covid, sebuah aplikasi berbasis web untuk pelayanan penerbitan Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) pembebasan bea masuk dan bea masuk ditanggung pemerintah," ujar Hatta. (rig)