KEPATUHAN PAJAK

Ini Saran Misbakhun agar Masyarakat Sadar Pajak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 12 Juli 2018 | 11:03 WIB
Ini Saran Misbakhun agar Masyarakat Sadar Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Setoran pajak menopang sebagian besar pembiayaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahunnya. Karena itu, diperlukan terobosan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI M. Misbakhun dalam seminar bertema ’Membangun Kesadaran Pajak' yang digelar di kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan.

"Pajak adalah tulang punggung negara kita. Masyarakat harus paham betapa pajak memiliki peran penting dalam memperkokoh perekonomian dan pembangunan Indonesia,” katanya, Rabu (11/7).

Baca Juga:
Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Kesadaran akan pentingnya pajak ini yang menurutnya masih kurang. Hal itu dapat dilihat dari angka tax ratio yang tren selalu turun dalam beberapa tahun terakhir.

"Pertanyaan besarnya adalah kenapa sampai saat ini tax ratio kita cenderung menurun setiap baseline PDB (produk domestik bruto) kita naik? Tax ratio 11,6% adalah angka yang tentunya jauh dari harapan banyak pihak," ungkapnya.

Misbakhun menegaskan terobosan kebijakan harus dilakukan negara untuk mendongkrak kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Kendala teknis antarlembaga menurutnya selama ini menjadi satu persoalan yang menghambat penetrasi pajak ke setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia.

Baca Juga:
Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

"Kita tidak punya satu single identification number yang bisa di pakai untuk semua kepentingan dan keperluan. Ini persoalan mendasar struktural yang harus dipecahkan. Karena problem negara jangan menghambat masyarakat dalam urusan pajak," tandasnya.

Misbakhun mengatakan diperlukan sinergi antarlembaga atau kementerian untuk memudahkan sistem dalam urusan perpajakan, sehingga apapun jenis identitas yang digunakan WNI dapat berfungsi dalam urusan perpajakan. Hal ini yang menurutnya harus menjadi kepentingan bersama seluruh pemangku kebijakan.

"National interest kita tidak boleh diganggu. Saya berdiri di sini bertujuan ingin membangun kesadaran bersama. Pajak itu adalah bagian dari penghidupan kita sampai mati. Ini adalah semua kesadaran bersama," jelas Misbakhun. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya

BERITA PILIHAN
Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Tersangka Penggelapan PPN Mengaku Kapok Setelah Bayar Denda 300 Persen

Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:00 WIB KILAS BALIK 2024

Juni 2024: NPWP Cabang Digantikan NITKU, Pengawasan Diperkuat ke HWI

Sabtu, 28 Desember 2024 | 13:30 WIB ASET KRIPTO

Pengawasan Aset Kripto Resmi Beralih ke OJK Januari 2025

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Barang Keperluan Proyek Pemerintah

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:07 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Hitung Hari sebelum Coretax Resmi Berlaku, PKP Perlu Bikin Sertel Baru

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:00 WIB PERATURAN KEPABEANAN

Aturan Baru terkait Pembukuan di Bidang Bea dan Cukai, Unduh di Sini

Sabtu, 28 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Perlu WP OP Siapkan Sebelum Lapor SPT Tahunan