INDIA

Ini Pernyataan India di KTT G20

Redaksi DDTCNews | Selasa, 06 September 2016 | 12:45 WIB
Ini Pernyataan India di KTT G20 Perdana Menteri India Narendra Modi (Foto: India Today)

HUANGZHOU, DDTCNews – Pemerintah India menyatakan posisi dengan tegas terkait maraknya kasus korupsi dan penghindaran pajak melalui suaka pajak di luar negeri yang oleh banyak perusahaan di dunia.

Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi menyatakan pemerintah perlu berkomitmen penuh mengatasi permasalahan tersebut. Ia juga mengajak negara-negara yang tergabung dalam 20 untuk segera mengurangi kerahasiaan perbankan yang berlebihan.

“Kita tidak boleh memberi toleransi sama sekali terhadap segala bentuk korupsi, uang gelap dan adanya loophole dalam administrasi dan kebijakan di setiap negara. Kita juga harus berbuat sesuatu untuk mengurangi penggunaan suaka pajak,” ujarnya dalam pertemua G-20 kemarin, Senin (5/9).

Baca Juga:
Dorong Pilar 1, Sri Mulyani: Kita Perlu Kebijakan Pajak yang Progresif

Menurutnya, banyak perbankan dengan tingkat keamanan luar biasa yang menyembunyikan tindak pidana korupsi dan hal-hal semacam itu. Pemerintah juga harus mulai menyederhanakan regulasi internasional yang rumit karena justru dapay menimbulkaan celah hukum (loophole).

"Tentunya sistem keuangan dan perekonomian global yang stabil sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Narendra juga mendukung penuh aksi dalam Based Erosion and Profit Shifting (BEPS) serta mengajak negara-negara lainnya untuk ambil bagian dengan menerapkan aksi base erosion and profit shifting (BEPS) dalam rentang tahun 2017-2018.

Baca Juga:
AS Ingin Pembahasan Pajak Global Tetap di OECD, Bukan Lewat PBB

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Barrack Obama mengapresiasi tindakan PM India tersebut atas upayanya untuk melaksanakan reformasi perpajakan di tengah skenario ekonomi global yang sedang sulit.

Sebagai informasi tambahan, seperti dilansir India Today, pertemuan pemimpin negara-negara G20 berlangsung mulai dari Minggu (4/9) hingga Senin (5/9) di Huangzhou, China.

Negara-negara yang tergabung di antaraya adalah Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Japan, Mexico, Russia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 29 Juli 2024 | 10:00 WIB PERTEMUAN G-20 BRASIL

Dorong Pilar 1, Sri Mulyani: Kita Perlu Kebijakan Pajak yang Progresif

Senin, 29 Juli 2024 | 09:30 WIB PAJAK INTERNASIONAL

AS Ingin Pembahasan Pajak Global Tetap di OECD, Bukan Lewat PBB

Sabtu, 27 Juli 2024 | 10:00 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Soal Pajak Kekayaan Global 2 Persen, Sri Mulyani: G-20 Belum Sepakat

Jumat, 26 Juli 2024 | 13:00 WIB PAJAK INTERNASIONAL

AS Tolak Pajak Kekayaan Global 20%, Dianggap Sulit Dikoordinasikan

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 13:00 WIB CORETAX SYSTEM

Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo