PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Ini Langkah Kemenperin Genjot Industri

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 29 Oktober 2016 | 14:15 WIB
Ini Langkah Kemenperin Genjot Industri

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Perindustrian menilai peningkatan peringkat Indonesia pada skala Ease of Doing Business (EoDB) disebabkan karena pemangkasan izin yang dilakukan pemerintah. Peringkat Indonesia meningkat 15 poin, yang semula peringkat 106 menjafi peringkat 91.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemangkasan izin akan secara langsung akan memberi dampak positif pada perekonomian nasional. Karena investor akan sangat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menginvestasikan modalnya.

"Peningkatan peringkat EoDB ini karena pemerintah mempermudah urusan bisnis secara terus-menerus, maka dampaknya pada peringkat yang diperoleh saat ini," ujarnya di Jakarta, Jumat (28/10).

Baca Juga:
Jaga Kualitas Infrastruktur, Jokowi Minta Kontraktor Tak Banting Harga

Menurutnya, dampak positif yang bisa didapat dari peningkatan peringkat tersebut yakni sejumlah sektor logistik dan infrastruktur yang akan dibanjiri oleh dana investor. Mengingat, pemerintah juga berencana untuk menggandeng investor atau swasta untuk mempercepat pembangunan Indonesia di berbagai sektor.

Adapun, sektor lain yang telah dibanjiri oleh para investor, yakni sektor manufaktur. Berkaca pada sektor ini, Airlangga berencana untuk menggenjot industri lain yang berkembang di luar Pulau Jawa.

Industri yang beroperasi di luar Pulau Jawa seperti sektor yang berbasis sumber daya alam, serta industri kapital intensif seperti petrokimia dan smelter akan diprioritaskan. Kemudian industri kelapa sawit di luar Pulau Jawa juga segera dikembangkan.

Baca Juga:
Ukur Kemudahan Berusaha, Pengganti EoDB Perhatikan Aspek Perpajakan

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk membangun industri berdaya saing untuk semakin mempermudah kegiatan bisnis di Indonesia. Namun, rencana ini masih perlu menunggu keputusan resminya.

"Keputusannya sudah dalam proses, tapi ini terkait harga gas yang diproyeksikan akan terjadi pada bulan Nopember," ucapnya. *

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 01 Agustus 2024 | 16:30 WIB PROYEK INFRASTRUKTUR

Jaga Kualitas Infrastruktur, Jokowi Minta Kontraktor Tak Banting Harga

Jumat, 11 Februari 2022 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Ukur Kemudahan Berusaha, Pengganti EoDB Perhatikan Aspek Perpajakan

Selasa, 13 Juli 2021 | 15:49 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Peringkat Kemudahan Membayar Pajak Indonesia

Jumat, 02 Juli 2021 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Mudahkan WP Bayar PPh Final PHTB, DJP Bakal Kolaborasi Dengan BPN

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN