DUA TAHUN MASA KEPEMIMPINAN

Ini Kritik INDEF Untuk Era Jokowi-JK

Redaksi DDTCNews | Jumat, 21 Oktober 2016 | 08:54 WIB
Ini Kritik INDEF Untuk Era Jokowi-JK

JAKARTA, DDTCNews – Dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK dinilai masih belum cukup untuk mencapai target dan harapan di bidang perekonomian. Daya saing Indonesia terhadap negara lain pun disebut mengalami penurunan.

Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengatakan peringkat Global Competitiveness Index (GCI) atau indeks persaingan global Indonesia mengalami penurunan. Tiga tahun sebelum era Jokowi-JK Indonesia berada pada peringkat 50 hingga mencapai peringkat 38.

"Persis sebelum era Jokowi-JK, Indonesia mampu mencapai peringkat 34. Namun sejak 2 tahun terakhir ini, peringkat CGI Indonesia mengalami penurunan, hal ini perlu mengevaluasi atas kesalahan terjadi," ujarnya di Jakarta, Kamis (20/10).

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Dia menambahkan banyak faktor dan indikator yang menyebabkan penurunan pada peringkat CGI Indonesia. Tentunya penyebab penurunan peringkat juga disebabkan dari institusi yang bersangkutan.

Penilaian dari segi institusi mengalami penurunan dari peringkat 55 pada 2015 menjadi peringkat 80 pada 2016. Adapun persoalan pendidikan dasar dan kesehatan menurun 20 peringkat, dari peringkat 80 menjadi peringkat 100.

"Dalam hal efisiensi dan inovasi, Indonesia juga terlampau kalah dengan beberapa negara lainnya. Ini karena kondisi pasar Indonesia terlihat semakin tidak efisien setiap waktunya," tuturnya.

Baca Juga:
Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Eko menegaskan setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan peringkat daya saing, antara lain memburuknya daya saing global, paket ekonomi minim implementasi, kemudahan berbisnis tidak mengalami perbaikan, serta peran industri manufaktur yang semakin buruk.

Selain itu Indonesia masih dihadapkan persoalan yang belum tuntas pada setiap tahunnya, yaitu permasalahan sarana dan prasarana infrastruktur, efisiensi birokrasi, dan korupsi. "Ketiga hal ini juga menjadi faktor penurunan peringkat CGI Indonesia," pungkasnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP