TAX AMNESTY

Ini Kata Darmin Soal Repatriasi Terhambat

Redaksi DDTCNews | Kamis, 20 Oktober 2016 | 14:34 WIB
Ini Kata Darmin Soal Repatriasi Terhambat

JAKARTA, DDTCNews – Keberadaan dana WNI Rp3.250 triliun yang masih tersimpan di luar negeri menjadi benturan bagi program pengampunan pajak (tax amnesty). Pemerintah dianggap membiarkan WNI memindahkan dananya dengan leluasa tanpa pengawasan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah seharusnya mengawal setiap aliran dana yang keluar masuk Indonesia dari awal, jauh sebelum tax amnesty bergulir. Sebab, kini pemerintah kesulitan untuk memulangkan dana yang telah diungkapkan oleh partisipan tax amnesty.

“Banyak harta WNI yang tertahan di luar negeri, tentunya disebabkan oleh sikap pemerintah yang membiarkan dan membebaskan WNI untuk berinvestasi ke luar sana,” ujarnya di Jakarta, Rabu (19/10).

Baca Juga:
Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Menurut Darmin, ada sejumlah harta repatriasi yang harus menempuh prosedur berbelit untuk dipulangkan ke tanah air. Prosedur berbelit ini memakan waktu lama.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun telah mengakui beberapa anggotanya baru bisa memulangkan harta yang diungkapkan paling lambat bulan Desember 2016.

Darmin menambahkan kalau ada Rp150 triliun dana WNI yang berada di Swiss juga sulit untuk dipulangkan. Penyebabnya adalah Financial Action Task Force yang menganggap dana tersebut merupakan hasil tindak kriminal atau aliran dana gelap. (Gfa)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Jumat, 03 Januari 2025 | 15:35 WIB PENGAMPUNAN PAJAK

Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan