AFRIKA SELATAN

Ini Hasil Kajian Pajak Karbon dari Kemenkeu

Redaksi DDTCNews | Selasa, 15 November 2016 | 11:40 WIB
Ini Hasil Kajian Pajak Karbon dari Kemenkeu

CAPE TOWN, DDTCNews – Beberapa waktu lalu, Kementerian Keuangan Afrika Selatan mengungkapkan hasil kajiannya terhadap pajak karbon. Pajak karbon yang diusulkan ini bertujuan untuk mengurangi efek rumah kaca dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Secara garis besar, berdasarkan kajiian kebijakan pajak karbon yang sebelumnya diterbitkan pada tahun 2013 lalu, pajak karbon diusulkan dengan tarif awal sebesar ZAR120 (Rp111.857) per ton CO2 (karbon dioksida).

Namun, akibat insentif pajak dan keringanan pajak lainnya, maka tarif pajak karbon efektif menjadi bervariasi mulai dari ZAR6 - ZAR48 (Rp5ribu – Rp44ribu) per ton CO2.

Baca Juga:
Demi Industri Pionir, Periode Tax Holiday Dipastikan akan Diperpanjang

“Tujuan dari pajak karbon adalah untuk berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, sedangkan pada saat yang sama juga dapat melindungi dan menjaga daya saing industri,” ungkap hasil kajian tersebut, Jumat (11/11).

Berdasarkan hasil kajian terbaru ini, pajak karbon akan memberikan dampak yang signifikan pada pengurangan emisi gas rumah kaca di Afrika Selatan antara 13%-14,5% pada tahun 2025, dan 26%-33% pada tahun 2035.

Seperti dilansir dari tax-news.com,. pajak karbon diperkirakan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi dari 0,05% menjadi 0,15% jika dibandingkan dengan bisnis pada umumnya. (Gfa)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 07 Oktober 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Demi Industri Pionir, Periode Tax Holiday Dipastikan akan Diperpanjang

Minggu, 06 Oktober 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Karbon Belum Berlaku, Kebijakan Disinsentif Bisa Lewat Pasar

Selasa, 01 Oktober 2024 | 13:15 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2024

Mendorong Penerapan Paket Kebijakan Pajak Hijau

Rabu, 25 September 2024 | 16:43 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2024

Sumber Pajak Baru Kunci Pemenuhan Janji Pemerintah Baru

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN