Ini Contoh Penghitungan Perpanjangan Jangka Waktu Restitusi

SEPERTI telah disampaikan dalam berita sebelumnya, pada tanggal 9 April 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan SE-22/PJ/2020 sebagai petunjuk pelaksanaan dan keseragaman tata cara menghitung perpanjangan jangka waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan PERPU Nomor 1 Tahun 2020.

Dalam SE tersebut diberikan contoh penghitungan perpanjangan jangka waktu pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (restitusi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Adapun contoh yang diberikan tersaji dalam Lampiran B SE-22/PJ/2020 sebagai berikut ini:

Contoh 1, wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP pada tanggal 5 Februari 2020, berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP maka Kepala KPP harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) paling lama­ tanggal 4 Maret 2020.

Mengingat tanggal 4 Maret 2020 termasuk dalam periode keadaan kahar akibat pandemi Covid-19, yaitu 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 maka Kepala KPP harus menerbitkan SKPKPP paling lama tanggal 4 April 2020.

Contoh 2, wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP pada tanggal 10 Maret 2020, berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP maka Kepala KPP harus menerbitkan SKPKPP paling lama tanggal 9 April 2020.

Mengingat tanggal 9 April 2020 termasuk dalam periode keadaan kahar akibat pandemi Covid-19, yaitu 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 maka Kepala KPP harus menerbitkan SKPKPP paling lama tanggal 9 Mei 2020.

Contoh 3, wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Undang-Undang KUP pada tanggal 20 Mei 2020, berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP maka Kepala KPP harus menerbitkan SKPKPP paling lama tanggal 19 Juni 2020.

Mengingat tanggal 19 Juni 2020 tidak termasuk dalam periode keadaan kahar akibat pandemi Covid-19, yaitu 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 maka Kepala KPP tetap harus menerbitkan SKPKPP paling lama tanggal 19 Juni 2020.

Adapun dasar penetapan periode keadaan kahar akibat pandemi Covid-19 yang dipergunakan mengacu kepada penetapan Pemerintah melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah menerbitkan:

1. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia, yang menetapkan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia berlaku selama 32 hari terhitung sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
2. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, yang menetapkan bahwa perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia berlaku selama 91 hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
3. Dalam hal Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana menerbitkan surat keputusan untuk memperpanjang status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia, periode keadaan kahar akibat pandemic Covid-19 dalam rangka menetapkan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan penyesuaian sesuai keputusan dimaksud.