KEPATUHAN PAJAK

Ini Alasan Mengapa Anda Tidak Boleh Lupa Lapor SPT di Tahun 2020 ini

Redaksi DDTCNews | Jumat, 10 Januari 2020 | 17:18 WIB
Ini Alasan Mengapa Anda Tidak Boleh Lupa Lapor SPT di Tahun 2020 ini

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Sejak kemarin, netizen di media sosial Instagram mulai ramai membahas cerita tentang seorang pekerja bebas (self-employed) yang mendapat ‘surat cinta’ dari Ditjen Pajak (DJP) berisi tunggakan pajak senilai Rp1,5 miliar.

Dalam cerita yang diunggah salah satu perusahaan rintisan teknologi di bidang perencanaan keuangan ini, wajib pajak mengatakan penghasilan yang diterimanya adalah penghasilan bersih sudah dipotong pajak. Karena berpikir seperti itu, dia merasa tidak perlu lapor pajak. Ini berlangsung selama 5 tahun.

Atas cerita tersebut, Ditjen Pajak (DJP) melalui akun Instagramnya memberikan respons. DJP mengawali respons dengan penjelasan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Saat ini, Indonesia menganut sistem self assessment.

Baca Juga:
Coretax DJP Mungkinkan Cabang untuk Bikin Bukti Potong PPh

"Sistem perpajakan di negara kita adalah self assessment, yaitu wajib pajak melakukan sendiri kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang,” demikian bunyi penggalan respons otoritas pajak.

Ketika penghasilan seseorang dipotong pajak, sambung DJP, orang tersebut tetap memiliki kewajiban menghitung ulang dan melaporkan pemotongan pajak tersebut. Hal ini dilakukan melalui surat pemberitahuan (SPT). Simak pula artikel ‘Haruskah Kita Membuat SPT?’.

Jika dalam penghitungan ulang itu ada kekurangan bayar pajak, jelas DJP, orang atau wajib pajak tersebut harus menyetorkan kekurangan pajak dan selanjutnya melaporkannya dalam SPT tahunan PPh.

Baca Juga:
Penegakan Hukum Bidang Pajak, Andalan Prabowo untuk Tambah Penerimaan

“Begitu pula jika nihil maupun lebih bayar, tetap ada kewajiban pelaporan,” imbuh DJP.

DJP mengatakan saat ini, lapor pajak bisa di mana saja dan kapan saja dengan e-Filing melalui menu login di situs web https://pajak.go.id/. Penyampaian SPT melalui saluran e-Filing dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Barat. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

10 Januari 2020 | 21:26 WIB

Halo, Kesimpulan yang saya dapatkan dari berita diatas adalah, bahwa masih perlunya edukasi mengenai pajak kepada masyarakat luas baik itu melalui sosialisasi, edukasi dari perusahaan tempat bekerja, edukasi dari otoritas pajak maupun cara lain. Untuk itu, pemerintah harus melakukan perencanaan dan timeline untuk melakukan edukasi mengenai pajak kepada masyarakat luas.. #MariBicara

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 24 Oktober 2024 | 17:00 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP Mungkinkan Cabang untuk Bikin Bukti Potong PPh

Kamis, 24 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penegakan Hukum Bidang Pajak, Andalan Prabowo untuk Tambah Penerimaan

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 13:00 WIB CORETAX SYSTEM

Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

BERITA PILIHAN
Kamis, 24 Oktober 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Laporkan SPT Pajak Daerah atas Jasa Kesenian dan Hiburan di DKI

Kamis, 24 Oktober 2024 | 18:00 WIB KOTA PALU

Ada 9 Jenis Pajak Daerah di Kota Palu, Simak Daftar Lengkapnya

Kamis, 24 Oktober 2024 | 17:30 WIB PROVINSI GORONTALO

Mulai 2025, Provinsi-Kabupaten/Kota Tagih Pajak Kendaraan Bersama-sama

Kamis, 24 Oktober 2024 | 17:00 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP Mungkinkan Cabang untuk Bikin Bukti Potong PPh

Kamis, 24 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Target Swasembada Energi di Era Prabowo, Apa Strateginya?

Kamis, 24 Oktober 2024 | 16:00 WIB SWISS

Danai Program Pensiun, Negara Ini Bakal Naikkan Tarif PPN

Kamis, 24 Oktober 2024 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Eksportir Sawit, Ada Henti Layanan INATRADE Jelang Permendag 26/2024

Kamis, 24 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Masuk Tahap ke-14, Kantor Bea Cukai Terapkan secara Penuh CEISA 4.0

Kamis, 24 Oktober 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tarif PPN Mestinya Naik Jadi 12%, DPR Minta Tunggu Ekonomi Membaik