Ini Alasan Bambang Ajak Badan Usaha

JAKARTA, DDTCNews - Pembangunan infrastruktur yang merata di Indonesia diproyeksikan mampu memakan biaya Rp4.796,2 triliun. Menurut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro, swasta perlu dilibatkan untuk melancarkan proyek tersebut.

Bambang mengatakan pemerintah butuh kontribusi dari swasta senilai Rp1.750,5 triliun. Karena, anggaran saat ini tidak cukup.

"Tahun 2019 menjadi target pemerintah untuk dapat memberikan dampak positif atas pembangunan nasional. Maka, kami meminta bantuan swasta untuk muluskan rencana pembangunan ini," ujarnya di Jakarta, Jumat (21/10).

Dia menambahkan skema yang akan dilakukan yaitu melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Skema KPBU menjadi satu-satunya titik terang bagi pemerintah guna membiayai pembangunan.

Menurut Bambang, kontribusi APBN, APBD, dan dukungan BUMN belum cukup, hanya bisa menyumbang Rp1.978,6 triliun atau sekitar 40% saja dari total biaya pembangunan.

Sedangkan bantuan dari BUMN untuk biaya pembangunan lebih rendah jika dibandingkan dengan kontribusi APBN dan APBD. Kontribusi BUMN hanya bisa mencapai Rp1.066 triliun, atau sekitar 22,2% dari total biaya pembangunan yang sebesar Rp4.796,2 triliun.

Dengan demikian, jumlah kontribusi APBN, APBD, dan BUMN hanya mampu mencapai Rp3.044,6. Jumlah tersebut tentunya masih kurang Rp1.750,5 triliun lagi apabila memang ingin pembangunan dipercepat.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani mengatakan masih ada segenap hal yang dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Salah satunya, dengan terus melibatkan pengembang swasta. (Gfa)