TAX AMNESTY

Ini Ajakan Wakil Ketua MPR Untuk Masyarakat

Redaksi DDTCNews | Kamis, 27 Oktober 2016 | 17:45 WIB
Ini Ajakan Wakil Ketua MPR Untuk Masyarakat

JAKARTA, DDTCNews – Resmi sudah Oesman Sapta Odang ikut program pengampunan pajak (tax amnesty). Pasalnya, surat keterangan baru diterimanya hari ini (27/10) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meskipun mendaftar di periode I.

Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan tax amnesty sudah semestinya diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat. Apalagi para pengusaha, karena banyak sekali manfaat dari program ini.

“Seluruh warga Indonesia harus peduli terhadap negaranya, berpartisipasi dalam program tax amnesty saja juga sudah cukup,” ujarnya di Jakarta.

Baca Juga:
Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Dia menambahkan dengan bentuk kepedulian ini, berarti masyarakat peduli akan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo.

Oesman pun mengimbau seluruh kalangan masyarakat agar bersikap jujur, karena program tax amnesty merupakan momentum yang tepat.

Tax amnesty akan mengampuni kesalahan dan kelalaian masyarakat dalam kepatuhan perpajakan. Semua sanksi bisa diampuni,” tutupnya.

Baca Juga:
Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

Sebagai informasi, Oesman mendaftar tax amnesty sebagai wajib pajak orang pribadi. Dia adalah pemilik jaringan OSO Group yang bergerak di bidang percetakan, pertambangan, air mineral, properti, perkebunan, perikanan, transportasi, komunikasi, dan perhotelan.

Selain itu, Komisaris Lion Air ini juga menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sejak 2010. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

Sabtu, 23 November 2024 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap PPN Naik Jadi 12%, Konglomerat Dapat Pengampunan Pajak Lagi

Jumat, 22 November 2024 | 09:11 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kebijakan Prabowo Naikkan PPN dan Tax Amnesty, Kejar Tambahan Modal?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?