TAX AMNESTY

Ini Ajakan Wakil Ketua MPR Untuk Masyarakat

Redaksi DDTCNews | Kamis, 27 Oktober 2016 | 17:45 WIB
Ini Ajakan Wakil Ketua MPR Untuk Masyarakat

JAKARTA, DDTCNews – Resmi sudah Oesman Sapta Odang ikut program pengampunan pajak (tax amnesty). Pasalnya, surat keterangan baru diterimanya hari ini (27/10) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meskipun mendaftar di periode I.

Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan tax amnesty sudah semestinya diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat. Apalagi para pengusaha, karena banyak sekali manfaat dari program ini.

“Seluruh warga Indonesia harus peduli terhadap negaranya, berpartisipasi dalam program tax amnesty saja juga sudah cukup,” ujarnya di Jakarta.

Baca Juga:
Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Dia menambahkan dengan bentuk kepedulian ini, berarti masyarakat peduli akan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo.

Oesman pun mengimbau seluruh kalangan masyarakat agar bersikap jujur, karena program tax amnesty merupakan momentum yang tepat.

Tax amnesty akan mengampuni kesalahan dan kelalaian masyarakat dalam kepatuhan perpajakan. Semua sanksi bisa diampuni,” tutupnya.

Baca Juga:
Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

Sebagai informasi, Oesman mendaftar tax amnesty sebagai wajib pajak orang pribadi. Dia adalah pemilik jaringan OSO Group yang bergerak di bidang percetakan, pertambangan, air mineral, properti, perkebunan, perikanan, transportasi, komunikasi, dan perhotelan.

Selain itu, Komisaris Lion Air ini juga menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sejak 2010. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Jumat, 03 Januari 2025 | 15:35 WIB PENGAMPUNAN PAJAK

Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan