Ini Agenda Kebijakan Pajak Indonesia 2018

JAKARTA, DDTCNews - Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Cabang Jakarta bekerja sama dengan Sinar Mas Grup dipenghujung tahun 2017 menggelar forum group discussion (FGD) di kantor pusat IAI pada tanggal 7 Desember 2017.

Acara FGD tersebut dihadiri lebih dari 50 peserta yang merupakan pengurus dan anggota ISEI yang memiliki latar belakang yang beragam yaitu dosen, praktisi, konsultan bisnis, dan pelaku usaha.
FGD perpajakan ini bertemakan "Perubahan Lanskap dan Arah Kebijakan Perpajakan Indonesia 2018" dipandu langsung oleh Yan Partawijaya yang adalah Sekretaris Umum ISEI Jaya. Adapun pembawa materi acara FGD tersebut adalah Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol.

Selanjutnya John menjelaskan akses informasi akun keuangan untuk tujuan pajak merupakan indikator yang memberikan dampak yang signifikan bagi variabel internal dalam mempengaruhi hubungan perilaku terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pada awal paparannya, John menjelaskan secara umum mengenai lingkungan pajak di Indonesia. John menekankan bahwa kinerja penerimaan pajak sangat tergantung pada kepatuhan Wajib Pajak, selanjutnya perilaku Wajib Pajak sangat mempengaruhi kepatuhannya.

Sejauh mana pengaruh perilaku Wajib Pajak terhadap kepatuhan dimoderasi oleh variabel eksternal dan variabel internal.

Kemudian John menjelaskan perubahan terkini pada lingkungan pajak secara global yang dipicu oleh pengaruh yang kuat dari globalisasi, underground economy, world economy, dan teknologi informasi dan komunikasi.
Berdasarkan hasil dan outcome dari pengaruh ke-4 variabel, lingkungan perpajakan global cenderung semakin lebih transparan, kerjasama dan kolaborasi internasional semakin luas, peran serta komunitas internasional semakin berpengaruh dan selanjutnya diikuti dengan komitmen dan konsesnsus bersama untuk menyelesaikan masalah perpajakan.

Outlook kebijakan perpajakan secara nasional saat ini dan tahun 2018 serta kedepan relatif sama dengan outlook kebijakan pajak secara global. Komitmen dan konsensus bersama diwujudkan melalui konvergensi standar perpajakan global seperti Common Reporting Standard dan ke-15 Aksi Proyek BEPS ke dalam regulasi domestik di masing-masing anggota yurisdiksi.

Hal ini dikarenakan permasalah perpajakan yang dihadapi oleh otoritas pajak dari masing-masing yurisdiksi perpajakan relatif sama yaitu kepatuhan Wajib Pajak yang rendah yang dapat mengakibatkan tergerusnya basis pemajakan suatu yurisdiksi dengan cara mengalihkan keuntungannya ke yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak yang rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Ditjen Pajak sedang melakukan penyempurnaan perangkat peraturan perpajajannya untuk menyesuaikan dengan international best practices. Misalnya menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2017 dan kemudian ditetapkan menjadi UU No. 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk tujuan pajak, Peraturan Menkeu No. 169 Tahun 2015 mengenai debt equity ratio, Peraturan Menkeu No. 213 Tahun 2017 mengenai Kewajiban untuk menyelenggarakan Transfer Pricing Documentation, Peraturan Menkeu No. 107 mengenai Controlled Foreign Company, dan Peraturan Dirjen Pajak No. 10 Tahun 2017 mengenai prosedur pemanfaatan fasilitas tax treaty.

Setelah selesai presentasi oleh John Hutagaol, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu langsung oleh Sekum IAI Jaya. Banyaknya pertanyaan maupun saran yang diajukan atau disampaikan oleh para peserta membuat suasana FGD semakin marak dan menarik.

Pembahasan dan diskusi FGD yang berlangsung lebih dari 3 jam tersebut ditutup dengan kesimpulan yang disampaikan langsung oleh Sekum IAI. Setelah itu dilanjutkan dengan acara silahturahmi sesama anggota ISEI Jaya.
Sejumlah ketentuan pajak sedang dalam proses penyelesaian baik melalui amandemen RUU PPh maupun aturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menkeu.