OUTLOOK PERPAJAKAN

Ini Agenda Kebijakan Pajak Indonesia 2018

Redaksi DDTCNews | Senin, 11 Desember 2017 | 10:30 WIB
Ini Agenda Kebijakan Pajak Indonesia 2018

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol (kanan).

JAKARTA, DDTCNews - Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Cabang Jakarta bekerja sama dengan Sinar Mas Grup dipenghujung tahun 2017 menggelar forum group discussion (FGD) di kantor pusat IAI pada tanggal 7 Desember 2017.

Acara FGD tersebut dihadiri lebih dari 50 peserta yang merupakan pengurus dan anggota ISEI yang memiliki latar belakang yang beragam yaitu dosen, praktisi, konsultan bisnis, dan pelaku usaha.
FGD perpajakan ini bertemakan "Perubahan Lanskap dan Arah Kebijakan Perpajakan Indonesia 2018" dipandu langsung oleh Yan Partawijaya yang adalah Sekretaris Umum ISEI Jaya. Adapun pembawa materi acara FGD tersebut adalah Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol.

Selanjutnya John menjelaskan akses informasi akun keuangan untuk tujuan pajak merupakan indikator yang memberikan dampak yang signifikan bagi variabel internal dalam mempengaruhi hubungan perilaku terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Baca Juga:
Pencantuman NITKU Bakal Bersifat Mandatory saat Pembuatan Bukti Potong

Pada awal paparannya, John menjelaskan secara umum mengenai lingkungan pajak di Indonesia. John menekankan bahwa kinerja penerimaan pajak sangat tergantung pada kepatuhan Wajib Pajak, selanjutnya perilaku Wajib Pajak sangat mempengaruhi kepatuhannya.

Sejauh mana pengaruh perilaku Wajib Pajak terhadap kepatuhan dimoderasi oleh variabel eksternal dan variabel internal.

Kemudian John menjelaskan perubahan terkini pada lingkungan pajak secara global yang dipicu oleh pengaruh yang kuat dari globalisasi, underground economy, world economy, dan teknologi informasi dan komunikasi.
Berdasarkan hasil dan outcome dari pengaruh ke-4 variabel, lingkungan perpajakan global cenderung semakin lebih transparan, kerjasama dan kolaborasi internasional semakin luas, peran serta komunitas internasional semakin berpengaruh dan selanjutnya diikuti dengan komitmen dan konsesnsus bersama untuk menyelesaikan masalah perpajakan.

Baca Juga:
Rezim Baru, WP Perlu Memitigasi Efek Politik terhadap Kebijakan Pajak

Outlook kebijakan perpajakan secara nasional saat ini dan tahun 2018 serta kedepan relatif sama dengan outlook kebijakan pajak secara global. Komitmen dan konsensus bersama diwujudkan melalui konvergensi standar perpajakan global seperti Common Reporting Standard dan ke-15 Aksi Proyek BEPS ke dalam regulasi domestik di masing-masing anggota yurisdiksi.

Hal ini dikarenakan permasalah perpajakan yang dihadapi oleh otoritas pajak dari masing-masing yurisdiksi perpajakan relatif sama yaitu kepatuhan Wajib Pajak yang rendah yang dapat mengakibatkan tergerusnya basis pemajakan suatu yurisdiksi dengan cara mengalihkan keuntungannya ke yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak yang rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Ditjen Pajak sedang melakukan penyempurnaan perangkat peraturan perpajajannya untuk menyesuaikan dengan international best practices. Misalnya menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2017 dan kemudian ditetapkan menjadi UU No. 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk tujuan pajak, Peraturan Menkeu No. 169 Tahun 2015 mengenai debt equity ratio, Peraturan Menkeu No. 213 Tahun 2017 mengenai Kewajiban untuk menyelenggarakan Transfer Pricing Documentation, Peraturan Menkeu No. 107 mengenai Controlled Foreign Company, dan Peraturan Dirjen Pajak No. 10 Tahun 2017 mengenai prosedur pemanfaatan fasilitas tax treaty.

Baca Juga:
Dibagikan Gratis, 2 Buku DDTC ITM 2024 Dwibahasa Telah Diluncurkan

Setelah selesai presentasi oleh John Hutagaol, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu langsung oleh Sekum IAI Jaya. Banyaknya pertanyaan maupun saran yang diajukan atau disampaikan oleh para peserta membuat suasana FGD semakin marak dan menarik.

Pembahasan dan diskusi FGD yang berlangsung lebih dari 3 jam tersebut ditutup dengan kesimpulan yang disampaikan langsung oleh Sekum IAI. Setelah itu dilanjutkan dengan acara silahturahmi sesama anggota ISEI Jaya.
Sejumlah ketentuan pajak sedang dalam proses penyelesaian baik melalui amandemen RUU PPh maupun aturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menkeu.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 09:14 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pencantuman NITKU Bakal Bersifat Mandatory saat Pembuatan Bukti Potong

Kamis, 17 Oktober 2024 | 13:35 WIB DDTC EXCLUSIVE GATHERING 2024

Rezim Baru, WP Perlu Memitigasi Efek Politik terhadap Kebijakan Pajak

Kamis, 17 Oktober 2024 | 10:30 WIB DDTC EXCLUSIVE GATHERING 2024

Dibagikan Gratis, 2 Buku DDTC ITM 2024 Dwibahasa Telah Diluncurkan

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

BERITA PILIHAN
Jumat, 25 Oktober 2024 | 22:15 WIB HUT KE-17 DDTC

Buku Gagasan Perpajakan Prabowo-Gibran, Wadah Kegelisahan Soal Pajak

Jumat, 25 Oktober 2024 | 22:08 WIB HUT KE-17 DDTC

Kontributor Luar Negeri Beri Testimoni terkait Buku Gagasan Perpajakan

Jumat, 25 Oktober 2024 | 21:30 WIB HUT KE-17 DDTC

Untuk Kontributor, DDTC Bagikan Buku Gagasan Perpajakan Prabowo-Gibran

Jumat, 25 Oktober 2024 | 21:15 WIB HUT KE-17 DDTC

DDTC Berikan Penghargaan untuk Pemenang Lomba dan Kontributor Buku

Jumat, 25 Oktober 2024 | 21:00 WIB HUT KE-17 DDTC

Kabinet Baru Perlu Baca Buku Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

Jumat, 25 Oktober 2024 | 20:39 WIB HUT KE-17 DDTC

Buku Gagasan Perpajakan Ini Layak Jadi Pertimbangan Pemerintah Baru

Jumat, 25 Oktober 2024 | 20:04 WIB HUT KE-17 DDTC

Digelar, Temu Kontributor Buku Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

Jumat, 25 Oktober 2024 | 17:00 WIB KAMUS PERPAJAKAN

Update 2024, Apa itu Wilayah Pengembangan Industri (WPI)?

Jumat, 25 Oktober 2024 | 15:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP: Restitusi Bakal Bisa Dicairkan ke Rekening atau Deposit Pajak WP