Ini 3 Tantangan yang Dihadapi Ditjen Pajak di Era Ekonomi Global

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) berupaya untuk menghadapi tiga tantangan di era ekonomi global. Apa saja tantangan tersebut?

Berdasarkan pernyataan dalam laman resminya, DJP memaparkan tiga tantangan tersebut secara garis besar berada di sisi administrasi perpajakan, kebijakan perpajakan, serta dampak terhadap perekonomian global.

Pertama, dari sisi administrasi perpajakan, DJP harus meneruskan reformasi perpajakan yang dimulai sejak 2016. Hal ini dilakukan dengan pilar utama proses bisnis yang efektif dan efisien, sistem informasi yang andal, serta basis data yang kuat.

“Reformasi tersebut diperlukan untuk mewujudkan institusi pemungut pajak yang kredibel, kuat, dan akuntabel,” demikian pernyataan DJP, seperti dikutip pada Kamis (18/7/2019).

Terkait dengan aspek ini, DJP melakukan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax system dengan rencana induk pembangunan dan pengembangan yang jelas. Pembaruan ini diyakini mampu menjawab kebutuhan DJP saat ini dan masa depan.

Sistem tersebut akan terkoneksi dengan proses bisnis yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk penerimaan, sistem akan terkoneksi dengan Ditjen Bea dan Cukai dan Ditjen Perimbangan Keuangan. Untuk anggaran dan realisasinya, sistem akan terkoneksi dengan Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan.

“Semuanya harus menjadi sebuah sistem yang terintegrasi,” jelasnya.

Kedua, dari sisi kebijakan perpajakan, DJP berusaha meningkatkan rasio pajak yang optimal dengan tetap menjaga serta menciptakan situasi yang kondusif bagi peningkatan investasi dan kegiatan usaha. Hal ini penting dilakukan tetap menjaga momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, dari sisi dampak perekonomian global, DJP secara aktif akan berperan dalam forum dan kerja sama internasional. Perekonomian global diwarnai oleh berbagai disrupsi dalam pola bisnis dan transaksi. Hal ini memunculkan tantangan besar dari sisi pengenaan pajaknya.

Pada Oktober 2019, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Study Group on Asia Tax Administration and Research (SGATAR) 2019 di Yogyakarta. Hal ini menjadi salah satu wujud peran serta DJP dalam forum dan kerja sama internasional.

Dewasan ini, untuk memperoleh penghasilan dari suatu negara, para pelaku usaha tidak perlu berada di negara tersebut. Hal ini perlu diantisipasi dalam rancangan revisi paket undang-undang perpajakan sehingga mampu menangkap peluang pemajakannya.

DJP meyakini mampu menghadapi tiga tantangan tersebut disertai dengan dua hal. Kedua hal tersebut adalah regulasi yang berkeadilan bagi setiap warga negara dan administrasi perpajakan yang mampu mengikuti perkembangan digitalisasi. (kaw)