PENANAMAN MODAL

Ini 2 Jurus BKPM Amankan Realisasi Investasi

Redaksi DDTCNews | Kamis, 07 Mei 2020 | 15:33 WIB
Ini 2 Jurus BKPM Amankan Realisasi Investasi

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (foto: Twitter BKPM)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan dua strategi untuk mengamankan realisasi investasi pada kuartal II/2020. Salah satunya adalah memangkas jalur birokrasi.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan dua strategi tersebut dalam pertemuan virtual dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi beserta jajaran duta besar Indonesia. Menurutnya, salah satu cara mengamankan komitmen menjadi realisasi investasi perlu dilakukan pendekatan baru dari sisi birokrasi.

"Untuk saat ini, bagaimana kita mempercepat kalau ada investor yang masuk bisa kita bantu langsung dan ditangani. Jadi, tidak bisa lagi menggunakan cara-cara birokrasi dengan surat dan sebagainya," katanya Rabu (6/5/2020).

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Bahlil menyebutkan peran kedutaan Indonesia di negara sumber investor menjadi penting untuk mengamankan investasi dari luar negeri di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, BKPM menjalin kerja sama dengan Kemenlu agar setiap komitmen atau minat investor asing dapat dikawal mulai dari kantor kedutaan Indonesia di luar negeri.

Strategi kedua yang akan dijalankan BPKM untuk mengawal realisasi investasi pada kuartal II/2020 adalah memastikan investasi yang mandek dapat segera direalisasikan. Bila BKPM mampu melaksanakan tugas ini maka setidaknya Rp708 triliun bisa diamankan agar jadi direalisasikan dan tidak lari ke luar negeri.

Menurutnya, jenis kasus terkait investasi yang mandek sangat bervariasi. Namun, sebagian besar investasi mandek tersebut berasal dari tiga hingga lima tahun yang lalu. Bahlil menyebutkan setidaknya sudah 20% hingga 50% dari realisasi investasi yang mandek tersebut sejatinya sudah memulai tahap pembangunan, tapi terhenti karena berbagai faktor.

Baca Juga:
Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

"Untuk fokus BKPM adalah mengawal investasi yang sudah jalan dengan program sudah 60% hingga 70% dan ini adalah investasi yang sudah ada mencapai Rp708 triliun. Ini yang sedang ingin kita cepat selesaikan," imbuhnya.

Bahlil menyatakan dengan kondisi ekonomi saat ini maka tulang punggung kegiatan investasi akan banyak berasal dari dalam negeri. Hal ini dibantu dengan seberapa cepat pemerintah menyelesaikan kasus investasi yang mangkrak. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak ikut mendukung BKPM untuk mengawal realisasi investasi, terutama pada kuartal II/2020.

“Rasanya agak susah bagaimana investor asing bisa percaya sama kita kalau kita sesama anak bangsa tidak saling percaya. Salah satunya yang luar biasa adalah birokrasi. Ini karena ada uang yang sudah disetujui perbankan tapi tidak bisa cair karena persoalan politik," imbuhnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Jumat, 18 Oktober 2024 | 18:30 WIB KOREA SELATAN

Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

Rabu, 16 Oktober 2024 | 14:30 WIB KINERJA INVESTASI

Belum Akhir 2024, BKPM Capai Target Realisasi Investasi Sesuai Renstra

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN