EDUKASI PAJAK

Ingin Tahu Peraturan di Daerah Anda? Baca di Platform Perpajakan DDTC

Redaksi DDTCNews | Kamis, 07 Juli 2022 | 09:06 WIB
Ingin Tahu Peraturan di Daerah Anda? Baca di Platform Perpajakan DDTC

Perpajakan ID.

JAKARTA, DDTCNews - Perpajakan ID, platform database perpajakan dengan akses mudah, fitur lengkap, dan konten terpercaya menghadirkan kanal baru, yaitu Peraturan Pajak Daerah pada awal tahun 2022.

Seperti diketahui, setiap daerah diberi wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan potensi dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini diatur dalam peraturan daerah masing-masing dengan mengacu pada UU PDRD s.t.d.t.d UU HKPD.

Namun, masyarakat cenderung merasa sulit mencari referensi peraturan perpajakan daerah di internet yang dapat dipercaya. Untuk itu, Perpajakan ID menyediakan kanal Peraturan Pajak Daerah secara online sehingga siapa pun dapat mengakses peraturan daerah kapan saja dan di mana saja.

Baca Juga:
Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

“Peraturan Pajak Daerah adalah kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota,” demikian keterangan yang tertulis pada menu laman tersebut.

Hingga 6 Juli 2022, sebanyak 1.855 dokumen peraturan pajak daerah periode 1970 hingga 2021 sudah tersedia. Dalam kanal ini, pengguna dapat memanfaatkan fitur Filter untuk mendapatkan dokumen peraturan berdasarkan wilayah, kategori, maupun berdasarkan topik.

Dokumen yang tersedia bervariasi, mulai dari pajak kabupaten/kota, pajak provinsi, retribusi kabupaten/kota, hingga retribusi kabupaten/kota. Terdapat juga topik-topik seperti bea balik nama, BPHTB, pajak hotel, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Pengguna juga dapat melihat Status Keberlakuan untuk setiap dokumen peraturan. Status keberlakuan mencakup peraturan, baik yang masih berlaku, tidak berlaku karena diganti/dicabut, perubahan atau penyempurnaan, maupun status lainnya.

Selain itu, pengguna juga dapat langsung mengunduh dokumen peraturan beserta lampirannya dalam bentuk PDF di Perpajakan ID.

Tertarik menggunakan Perpajakan ID? Jangan ragu untuk mengunjungi Perpajakan ID sekarang dan baca dokumen-dokumen peraturan daerah seputar perpajakan di Perpajakan ID. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?