EDUKASI PAJAK

Ingin Tahu Peraturan di Daerah Anda? Baca di Platform Perpajakan DDTC

Redaksi DDTCNews | Kamis, 07 Juli 2022 | 09:06 WIB
Ingin Tahu Peraturan di Daerah Anda? Baca di Platform Perpajakan DDTC

Perpajakan ID.

JAKARTA, DDTCNews - Perpajakan ID, platform database perpajakan dengan akses mudah, fitur lengkap, dan konten terpercaya menghadirkan kanal baru, yaitu Peraturan Pajak Daerah pada awal tahun 2022.

Seperti diketahui, setiap daerah diberi wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan potensi dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini diatur dalam peraturan daerah masing-masing dengan mengacu pada UU PDRD s.t.d.t.d UU HKPD.

Namun, masyarakat cenderung merasa sulit mencari referensi peraturan perpajakan daerah di internet yang dapat dipercaya. Untuk itu, Perpajakan ID menyediakan kanal Peraturan Pajak Daerah secara online sehingga siapa pun dapat mengakses peraturan daerah kapan saja dan di mana saja.

Baca Juga:
Kanwil DJP Jawa Timur II Kukuhkan 474 Relawan Pajak 2025

“Peraturan Pajak Daerah adalah kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota,” demikian keterangan yang tertulis pada menu laman tersebut.

Hingga 6 Juli 2022, sebanyak 1.855 dokumen peraturan pajak daerah periode 1970 hingga 2021 sudah tersedia. Dalam kanal ini, pengguna dapat memanfaatkan fitur Filter untuk mendapatkan dokumen peraturan berdasarkan wilayah, kategori, maupun berdasarkan topik.

Dokumen yang tersedia bervariasi, mulai dari pajak kabupaten/kota, pajak provinsi, retribusi kabupaten/kota, hingga retribusi kabupaten/kota. Terdapat juga topik-topik seperti bea balik nama, BPHTB, pajak hotel, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

Baca Juga:
Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan

Pengguna juga dapat melihat Status Keberlakuan untuk setiap dokumen peraturan. Status keberlakuan mencakup peraturan, baik yang masih berlaku, tidak berlaku karena diganti/dicabut, perubahan atau penyempurnaan, maupun status lainnya.

Selain itu, pengguna juga dapat langsung mengunduh dokumen peraturan beserta lampirannya dalam bentuk PDF di Perpajakan ID.

Tertarik menggunakan Perpajakan ID? Jangan ragu untuk mengunjungi Perpajakan ID sekarang dan baca dokumen-dokumen peraturan daerah seputar perpajakan di Perpajakan ID. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Kanwil DJP Jawa Timur II Kukuhkan 474 Relawan Pajak 2025

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan

Sabtu, 25 Januari 2025 | 09:00 WIB PROVINSI SUMATRA UTARA

Ada Opsen, Sumut Turunkan Tarif Pajak Kendaraan Jadi 1 Persen

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6