Ingin Dapat Tax Holiday? Ini Kriteria yang Harus Dipenuhi

JAKARTA, DDTCNews – Untuk dapat menikmati fasilitas tax holiday, wajib pajak badan harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria ini diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Mengutip aturan tersebut pada Kamis (29/11/2018), ada 5 kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, merupakan industri pionir. Kedua, berstatus sebagai badan hukum Indonesia. Ketiga, merupakan penanaman modal baru yang belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian atau pemberitahuan penolakan pengurangan PPh badan.

Keempat, mempunyai rencana investasi baru minimal Rp100 miliar. Kelima, memenuhi besaran perbandingan antara utang dan modal, sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan besarnya perbandingan utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak.

Untuk wajib pajak dalam negeri, selain harus memenuhi kriteria tersebut, harus menunjukkan bahwa seluruh pemegang saham – yang tercatat dalam akta pendirian – telah memenuhi kewajiban perpajakan.

“Dalam hal terjadi perubahan pemegang saham, persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan itu hanya berlaku untuk pemegang saham yang tercatat dalam akta perubahan terakhir,” demikian bunyi pasal 3 ayat (5) peraturan tersebut.

Adapun pemenuhan kewajiban perpajakan itu harus dibuktikan melalui surat keterangan fiskal. Surat keterangan fiskal ini diterbitkan oleh Ditjen Pajak (DJP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Lebih lanjut, penentuan kesesuaian pemenuhan kriteria tersebut, sesuai pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No.150/PMK.010/2018, dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Jika memenuhi kriteria, sistem OSS akan menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa rencana investasi dapat menggunakan fasilitas tax holiday. Jika tidak memenuhi kriteria, sistem OSS juga akan menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak.

Wajib pajak yang memperoleh pemberitahuan terpenuhinya kriteria, dianggap telah mengajukan permohonan tax holiday jika telah menyampaikan persyarakatan kelengkapan berupa softcopy rincian aktiva tetap dalam rencana nilai investasi serta perbandingan utang dan modal. Persyaratan itu dikirimkan melalui sistem OSS sebelum mulai berproduksi komersial atau penanaman modal baru.

Permohonan pengurangan pajak penghasilan badan dilakukan bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan nomor induk berusaha bagi wajib pajak baru, atau paling lambat setahun setelah penerbitan izin usaha untuk investasi baru.

Permohonan yang telah diterima secara lengkap, disampaikan sistem OSS kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Pajak sebagai usulan pemberian tax holiday. Dalam tahap ini, sistem OSS juga mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak. (kaw)