Ingin Ada Family Office di Indonesia, Luhut Minta Bantuan World Bank

JAKARTA, DDTCNews - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan klaim Singapura berhasil menarik dana hingga US$1,6 triliun atau setara dengan Rp26,346 triliun berkat adanya family office di negara tersebut.

Menurut Luhut, regulasi family office perlu disiapkan agar orang-orang kaya dari berbagai belahan dunia bersedia menempatkan dananya di Indonesia. Dia pun mengeklaim gagasan pendirian family office di Indonesia sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)

"Kita 1 family office saja enggak ada. Saya bilang kepada Presiden [Jokowi], Kalau bapak setuju kita coba bikin di sini. [Presiden menjawab] Setuju Pak Luhut," katanya saat menceritakan percakapannya dengan Jokowi, dikutip pada Jumat (21/6/2024).

Luhut pun mengeklaim telah meminta bantuan kepada World Bank untuk menyiapkan kajian untuk mendirikan family office di Indonesia. Menurutnya, permintaan tersebut telah disampaikan kepada Presiden World Bank Ajay Banga.

"Mereka mau [melakukan kajian], kita enggak keluar uang, yang melakukan independen dari World Bank. Saya bilang, can you do it within 3 months? Dia bilang Juli managing director World Bank akan datang ke Indonesia. Sekalian saja dibicarakan di situ," ujarnya.

Sebagai informasi, family office merupakan perusahaan yang dibentuk oleh keluarga atau orang kaya (high net wealth individual/HNWI) dalam rangka mengelola aset milik keluarga atau individu kaya tersebut.

Tak hanya mengelola aset, family office dapat menjalankan fungsi-fungsi spesifik sesuai kebutuhan keluarga, seperti mengelola anggaran rumah tangga, menyalurkan donasi ke lembaga filantropi tertentu, melakukan perencanaan pajak, hingga merencanakan pembagian warisan.

Menanggapi wacana penyiapan regulasi terkait dengan pendirian family office tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap memberikan dukungan sepanjang langkah itu bisa meningkatkan permintaan terhadap instrumen keuangan Indonesia.

"Dengan pemahaman bahwa family office tersebut berpotensi menciptakan suatu permintaan baru terhadap instrumen keuangan di Indonesia, kami tentu mendukung langkah itu," tutur Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. (rig)