Ingatkan Lagi Soal Ketentuan PTKP Bagi UMKM, Begini Kata Ditjen Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan wajib pajak terkait dengan batas penghasilan bruto tidak kena pajak hingga Rp500 juta bagi pelaku UMKM. Melalui unggahan di media sosial, akun Kring Pajak menyebutkan bahwa ketentuan yang sudah berlaku ini bertujuan mendukung pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya.

"Pemerintah mengeluarkan aturan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi UMKM orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta dalam satu tahun," cuit DJP di Twitter, Jumat (27/5/2022).

Menurut otoritas, keberpihakan kepada UMKM ini merupakan bentuk kebijakan fiskal yang konstruktif dan mengedepankan keadilan melalui UU HPP. Tujuannya, mendorong kemajuan UMKM di Tanah Air.

Dalam unggahan yang sama, DJP juga mewawancarai Mbak Har, seorang pelaku UMKM sekaligus pemilik usaha Omah Durian di Jepara, Jawa Tengah. Har mengaku terbantu dengan kebijakan baru yang berlaku per tahun pajak 2022 ini.

"Saya rutin membayar pajak setiap bulan, karena saya tahu pajak yang saya bayar kembali ke saya. Saya bersyukur ada aturan baru tentang PTKP usaha. Alhamdulillah dengan aturan ini sangat membantu UMKM seperti saya untuk mengembangkan usaha saya," kata Har dalam video yang diunggah DJP.

Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang di dalamnya turut mengubah ketentuan tentang pajak penghasilan (PPh) mulai tahun pajak 2022.

Wajib pajak orang pribadi UMKM yang membayar pajak menggunakan skema PPh final UMKM akan mendapatkan fasilitas batas omzet tidak kena pajak Rp500 juta. Apabila omzet dalam setahun hanya Rp500 juta, UMKM tidak perlu membayar PPh final 0,5%.

Namun, jika UMKM tersebut memiliki omzet melebihi Rp500 juta, penghitungan pajaknya hanya dilakukan atas omzet yang di atas Rp500 juta tersebut.

Menurut DJP, ketentuan mengenai batas omzet tidak kena pajak akan menguntungkan bagi kelompok UMKM. Pemerintah juga berharap kebijakan tersebut mampu menjadikan UMKM sebagai penggerak perekonomian.

"Pemerintah terus berkomitmen mendorong UMKM sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat," bunyi keterangan yang sempat ditulis DJP di media sosial. (sap)