Ingat! SP2DK Tak Direspons dalam 14 Hari, Siap-Siap Didatangi Petugas

SEMARANG, DDTCNews - Wajib pajak perlu memberikan tanggapan atas Surat Penyampaian Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) paling lama 14 hari setelah surat dikirim atau disampaikan langsung. Jika tidak ada respons dalam kurun waktu tersebut, ada konsekuensi yang harus ditanggung wajib pajak. Salah satunya, wajib pajak harus menerima kunjungan dari petugas.

Di Kota Semarang, Jawa Tengah, seorang wajib pajak menerima kunjungan dari petugas KPP Pratama Semarang Gayamsari. Usut punya usut, wajib pajak yang bersangkutan belum merespons SP2DK yang telah dikirimkan otoritas hingga melebihi waktu toleransi 14 hari.

"Melalui kunjungan kerja ini, [kami berharap] bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kondisi wajib pajak, proses bisnis wajib pajak, serta dapat menilai kemampuan membayar dari wajib pajak," kata account representative KPP Pratama Semarang Gayamsari Ririn Sulistyorini dilansir pajak.go.id, Rabu (15/6/2022).

Tak cuma itu, visit langsung ke alamat wajib pajak juga bertujuan menggali data-data baru yang belum dimiliki oleh Ditjen Pajak (DJP).

Sebagai informasi tambahan, ada 3 opsi tindakan yang bisa diambil kantor pajak apabila wajib pajak tidak merespons SP2DK dalam 14 hari setelah dikirim atau disampaikan langsung. Pertama, memberikan perpanjangan jangka waktu (paling lama 14 hari) permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak berdasarkan pertimbangan tertentu.

Kedua, melakukan kunjungan (visit) kepada wajib pajak. Ketiga, mengusulkan agar terhadap wajib pajak dilakukan verifikasi, pemeriksaan, atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jika pemeriksaan terjadi, sumber daya wajib pajak akan lebih banyak keluar.

Pemeriksaan atas wajib pajak yang tidak memberikan penjelasan atas SP2DK bisa berupa pemeriksaan tujuan lain, pemeriksaan khusus berdasarkan data konkret, pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko meliputi 1 atau beberapa jenis pajak, atau pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko meliputi seluruh jenis pajak. (sap)