Ingat! Biaya IPL Masuk dalam Penghitungan Pajak Sewa Bangunan

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan tagihan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) yang dikeluarkan atas penyewaan gedung masuk dalam penghitungan pajak penghasilan (PPh) final Pasal 4 ayat (2).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) 34/2017, besaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan ditetapkan sebesar 10% dari penghasilan bruto yang diperoleh.

“IPL ini termasuk dalam bagian service charge sehingga termasuk dalam perhitungan jumlah bruto nilai persewaan,” kata DJP melalui akun Twitter @kring_pajak, dikutip pada Jumat (16/12/2022).

DJP menjelaskan service charge merupakan balas jasa yang menyebabkan ruangan yang disewa dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa. Balas jasa ini terdiri dari biaya listrik, air, keamanan, kebersihan, serta biaya administrasi.

Ketentuan ini juga dijelaskan pada Pasal 4 ayat (2) PP 34/2017 yang mengatur bahwa jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan merupakan semua jumlah yang dibayarkan atau diakui sebagai utang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Contohnya antara lain biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya lainnya, dan fasilitas lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Sebagai informasi, penghasilan atas persewaan tanah dan/atau bangunan termasuk penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan pemegang hak atas tanah dari investor terkait dengan pelaksanaan perjanjian bangun guna serah yang memenuhi kriteria tertentu.

Pertama, penghasilan atas pembayaran berkala selama masa perjanjian bangun guna serah. Kedua, penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan sebelum perjanjian bangun guna serah berakhir.

Ketiga, penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan pada saat perjanjian bangun guna serah berakhir.

Keempat, penghasilan lain terkait dengan perjanjian bangun guna serah, termasuk pembayaran terkait dengan bagi hasil penggunaan bangunan dan denda perjanjian bangun guna serah.

Namun, tidak termasuk dalam penghasilan persewaan yang terutang PPh final apabila diterima atau diperoleh dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya. (Fikri/rig)