Infrastruktur Fisik dan Sosial Masih Timpang, 3 Cawapres Bilang Begini

JAKARTA, DDTCNews - Debat calon wakil presiden (cawapres) yang digelar pada hari ini, Jumat (22/12/2023), turut membahas soal pembangunan infrastruktur.

Pada segmen ketiga, moderator Liviana Cherlisa mengungkapkan belanja untuk infrastruktur sosial seperti sanitasi dan air bersih masih rendah. Sebaliknya, belanja infrastruktur proyek strategis nasional (PSN) dalam 5 tahun mencapai Rp2.385 triliun.

"Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah?" kata Liviana membacakan pertanyaan yang sudah disusun panelis.

Menjawab pertanyaan tersebut, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan masalah sanitasi dan air bersih memiliki keterkaitan dengan masalah stunting. Menurut Gibran, penyelesaian masalah sanitasi dan air bersih memerlukan keterlibatan banyak pihak.

"Misalnya apa yang sudah saya lakukan di Solo. Kita membangun IPAL komunal di perumahan padat penduduk. Ini penting sekali. Untuk kebutuhan air bersih, kita bekerja sama dengan kabupaten sekitar seperti Wonogiri dan Klaten untuk mendapatkan air bersih," ujar Gibran.

Masalah sanitasi dan air bersih dianggap perlu segera diselesaikan guna mendukung terciptanya generasi Indonesia Emas yang sehat dan cerdas. Oleh karena itu, masalah sanitasi, air bersih, dan stunting perlu ditangani secara paralel.

"Kalau kita mengintervensi masalah stunting, kita harus mengintervensi tempat tinggalnya juga. Kita tidak bisa hanya memberikan gizi tambahan kepada ibu hamil, tetapi tidak menyentuh rumah tinggalnya," ujar Gibran.

Dalam kesempatan yang sama, Gibran mengatakan saat ini pemerintah juga banyak membangun bendungan dan embung. Proyek ini perlu terus dilanjutkan dalam rangka meneruskan program pengairan nasional.

Menanggapi jawaban Gibran tersebut, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan Gibran belum menjawab pertanyaan yang disampaikan moderator. Menurut Mahfud, Gibran lebih banyak berbicara soal infrastruktur fisik dan belum membahas infrastruktur sosial.

"Bagaimana Anda menyiapkan regulasi sekarang ini agar semua itu bisa berjalan dengan baik? Kalau infrastruktur fisik mungkin bisa saja diutak-atik APBN atau APBD. Masalahnya, kita punya problem dengan infrastruktur sosial seperti yang ditanyakan tadi," ujar Mahfud.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam tanggapannya menyampaikan bahwa infrastruktur sosial dapat disediakan dengan melibatkan semua pihak.

"Contohnya, infrastruktur gedung sekolah yang memberikan kecerdasan bagi masa depan anak didik kita. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, kita bebaskan pajak buat seluruh penyelenggara pendidikan supaya pendidikan terjangkau. Sehingga, semua bentuk pendidikan dan yang berkaitan dengan pencerdasan masyarakat, dibebaskan pajaknya," ujar Cak Imin.

Menurut Cak Imin, pembebasan pajak untuk sektor pendidikan telah diberlakukan di Jakarta dan seyogianya diberlakukan secara nasional.

Merespons tanggapan-tanggapan tersebut, Gibran mengatakan Mahfud dan Cak Imin tampak tidak sepenuhnya memahami pemaparan yang disampaikannya.

"Saya perjelas lagi, kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tetapi sekali lagi, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia Emas," ujar Gibran.

Program makan siang gratis senilai Rp400 triliun yang Gibran canangkan bersama capres Prabowo Subianto adalah stimulus bagi katering dan warung di daerah.

"Bayangkan, Rp400 triliun mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Program makan siang gratis, investasi ke depan untuk menuju Indonesia Emas," tutup Gibran. (sap)