Inflasi Jadi Momok, Jokowi Izinkan Pemda Pakai Anggaran Tak Terduga

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan jajarannya tentang inflasi yang risiko lonjakannya menjadi momok semua negara di dunia pada saat ini.

Jokowi mengatakan perlu kerja sama semua pihak untuk menekan laju inflasi di Indonesia. Dia pun memerintahkan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) bekerja lebih keras dan jeli dalam menangani persoalan inflasi.

"Saya meyakini kalau ada kerja sama provinsi, kabupaten, kota, gubernur, bupati, walikota, TPID, TPIP, rampung untuk bisa mengembalikan lagi [inflasi] ke angka di bawah 3%. Wong kita barangnya juga ada kok," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8/2022).

Jokowi mengatakan tingkat inflasi tahun kalender Indonesia tercatat sudah mencapai 3,85% dan tingkat inflasi tahun ke tahun 4,94%. Angka itu lebih kecil ketimbang negara lain seperti Turki yang mencapai 79,6%, Uni Eropa 8,9%, dan Amerika Serikat 8,5%.

Meski demikian, dia meminta tren kenaikan inflasi menjadi perhatian semua pihak. Menurutnya, gubernur, bupati, dan walikota harus mampu memahami dan mengatasi kenaikan harga komoditas yang terjadi di wilayahnya.

Di sisi lain, TPIP juga harus selalu mengecek daerah yang mengalami kekurangan atau kelebihan pasokan. Kedua daerah tersebut harus disambungkan agar laju inflasi dapat terkendali.

Jokowi mencontohkan Kabupaten Merauke yang memiliki pasokan beras melimpah sehingga harganya hanya Rp6.000 per kilogram, sedangkan daerah lainnya mengalami kekurangan. Dalam kondisi ini, daerah yang kekurangan dapat mendatangkan beras dari Merauke. Namun, persoalan lain yang muncul adalah mahalnya ongkos transportasi.

Dia pun memerintah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar mengizinkan kepala daerah menggunakan dana tak terduga untuk mengatasi inflasi, termasuk menanggung ongkos transportasi komoditas pangan.

"Saya sudah perintahkan ke Mendagri untuk mengeluarkan surat keputusan atau surat edaran yang menyampaikan anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah. Gunakan untuk menutup biaya transportasi dan biaya distribusi," ujarnya.

Selain soal komoditas pangan, Jokowi turut menyoroti kenaikan harga angkutan udara yang juga menjadi penyumbang inflasi. Dia mengaku telah memerintahkan Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN untuk mengintervensi harga tiket pesawat di pasar.

Namun, lanjutnya, penanganan isu kenaikan tarif pesawat bakal lebih kompleks ketimbang masalah harga pangan. Pasalnya, kenaikan tiket pesawat lebih banyak dipengaruhi oleh lonjakan harga avtur di pasar global.

Jokowi menambahkan persoalan inflasi harus segera diatasi agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Pemerintah pusat pun menggunakan APBN sebagai instrumen untuk mengendalikan inflasi seperti melalui pemberian subsidi energi yang dianggarkan Rp502 triliun pada tahun ini.

"Tapi apakah terus menerus APBN akan kuat? Ya nanti akan dihitung oleh Menteri Keuangan," imbuhnya. (sap)