PEMULIHAN EKONOMI

Inflasi Inti Rendah, Daya Beli Masyarakat Dinilai Belum Pulih

Muhamad Wildan | Jumat, 07 Mei 2021 | 13:38 WIB
Inflasi Inti Rendah, Daya Beli Masyarakat Dinilai Belum Pulih

Pengunjung memilih pakaian di Pasar Besar Sudimampir, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (4/5/2021). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/aww.

JAKARTA, DDTCNews – Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) menyatakan inflasi inti bulanan yang terus mengalami penurunan sepanjang pandemi Covid-19 mengindikasikan permintaan domestik yang masih lemah.

Per April 2021, inflasi inti tercatat hanya 1,18%, terendah sejak Januari 2020. Inflasi inti yang pada Agustus 2020 masih mencapai 2,03% terus merosot dan tidak pernah melampaui angka 2% terhitung sejak September 2020 hingga April 2021.

"Berbagai indikator permintaan domestik masih rendah yang mengindikasikan daya beli masyarakat yang belum pulih seiring aktivitas ekonomi dan mobilitas yang terbatas," tulis TPIP dalam Analisis Inflasi April 2021, Jumat (7/5/2021).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Secara lebih terperinci, inflasi inti pada komponen nonmakanan selain emas tercatat sebesar 0,93%. Inflasi inti pada komponen nonmakanan selain emas ini, masih rendah terutama akibat rendahnya inflasi pada kelompok jasa.

Perlambatan juga terjadi pada inflasi kelompok barang nondurable, sedangkan inflasi pada kelompok barang durable atau tahan lama mulai sedikit meningkat.

Dilihat dari perkembangan pada sektor keuangan, permintaan domestik yang lemah tercermin pada pertumbuhan kredit konsumsi yang sangat rendah pada Maret 2021 yaitu masih terkontraksi hingga -1,07%.

Baca Juga:
Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga masih terkontraksi dalam pada kuartal I/2021. Konsumsi rumah tangga tercatat masih terkontraksi cukup dalam hingga -2,23%.

BPS mencatat terdapat kontraksi pada penjualan dari seluruh kelompok barang mulai dari makanan, minuman, dan tembakau; sandang; suku cadang; bahan bakar kendaraan; dan lain-lain. Penjualan wholesale mobil dan sepeda motor serta jumlah penumpang angkutan rel, laut, dan udara juga masih mengalami kontraksi.

Dari data yang dipaparkan BPS, perbaikan ekonomi domestik disokong oleh tumbuh tingginya ekspor dan terpangkasnya kontraksi pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Ekspor tercatat tumbuh hingga 6,74% setelah rutin terkontraksi sepanjang kuartal II/2020 hingga kuartal IV/2020. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?