Indikator B-Ready World Bank, Restitusi PPN Juga Diulas di Buku DDTC

JAKARTA, DDTCNews - Restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi salah satu indikator pembentuk skor topik perpajakan (taxation) dalam laporan Business Ready (B-Ready) 2024 yang dirilis World Bank.

Adapun pemanfaatan restitusi PPN (use of a VAT refund) menjadi subkategori dalam pilar efisiensi operasional. Pemanfaatan restitusi PPN ini menjadi salah satu subkategori pada kategori waktu dan fungsi proses. Skor pemanfaatan restitusi PPN Indonesia sebesar 5,10 dari 10,00.

“Persentase perusahaan yang tidak mengajukan restitusi PPN karena prosesnya terlalu memberatkan (burdensome) sebanyak 70%,” tulis World Bank dalam laporan tersebut, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

Sebagai perbandingan, hanya 17% perusahaan di Vietnam dan 24% perusahaan di Kamboja yang tidak mengajukan restitusi PPN lantaran rumitnya prosedur. Di Filipina, 56% perusahaan enggan mengajukan restitusi PPN. Simak ‘Prosedur Rumit, World Bank: 70% Perusahaan Enggan Ajukan Restitusi PPN’.

Restitusi PPN memang menjadi salah satu aspek yang perlu ditinjau kembali oleh pemerintah. Buku ke-27 DDTC berjudul Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran juga memuat artikel berjudul Urgensi Meracik Kembali Mekanisme Restitusi PPN di Indonesia.

Dalam artikel yang ditulis oleh Founder DDTC Danny Septriadi itu ditegaskan kembali bahwa persoalan restitusi pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dari sistem PPN yang dianut. Secara prinsip, restitusi harus diberikan segera setelah kelebihan pajak masukan muncul.

Penulis menjabarkan mekanisme restitusi, seperti immediate refund system dan limited carry forward, yang dianut beberapa negara. Artikel ini juga memuat ulasan singkat tentang perkembangan regulasi tata cara restitusi pajak di Indonesia.

Penulis juga menjabarkan adanya 4 alasan kuat perlunya untuk meracik kembali mekanisme restitusi PPN di Indonesia. Selain itu, penulis juga menyodorkan 3 hal yang harus dipenuhi agar desain administrasi restitusi PPN efisien. Download versi PDF dari buku tersebut di sini.

Sebagai informasi kembali, dengan format antologi, buku tersebut menyajikan 50 artikel terbaik peserta lomba menulis 2024 bertajuk Pemerintah Baru, Kebijakan Baru yang telah digelar DDTCNews. Selain itu, ada juga 6 artikel dari juri dan editor.

Editor buku ini adalah Founder DDTC Darussalam dan Danny Septriadi, Director of DDTC Fiscal Research & Advisory B. Bawono Kristiaji, serta Pemimpin Redaksi DDTCNews Kurniawan Agung Wicaksono. Simak pula ‘Digelar, Temu Kontributor Buku Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran’.

Adapun B-Ready adalah laporan terbaru World Bank yang memberi penilaian kuantitatif terhadap lingkungan bisnis. Semua topik B-Ready disusun dalam 3 pilar, yakni kerangka regulasi (regulatory framework), layanan publik (public services), dan efisiensi operasional (operational efficiency).

B-Ready disusun berdasarkan pada 10 topik yang sesuai dengan berbagai tahapan siklus hidup perusahaan dan partisipasinya di pasar. Hal ini termasuk saat membuka, beroperasi (atau memperluas), dan menutup (atau merestrukturisasi) bisnis.

Kesepuluh topik yang dimaksud adalah pendaftaran bisnis (business entry), lokasi bisnis (business location), layanan utilitas (utility services), tenaga kerja (labor), layanan keuangan (financial services), perdagangan internasional (international trade), perpajakan (taxation), penyelesaian sengketa (dispute resolution), persaingan pasar (market competition), dan kepailitan bisnis (business insolvency).

Khusus untuk topik perpajakan, skor Indonesia sebesar 59,91. Simak pula ‘Skor Kemudahan Berusaha Indonesia dari Aspek Perpajakan Capai 59,91’. (kaw)