Impor Melonjak, Pemerintah Selidiki Perpanjangan Safeguard Impor Ubin

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mulai melakukan penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard measures) terhadap impor ubin keramik pada 21 Juni 2024.

Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Franciska Simanjuntak mengatakan otoritas menerima permohonan penyelidikan perpanjangan yang diajukan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) pada 17 Mei 2024. ASAKI ini mewakili PT Muliakeramik Indahraya, PT Arwana Citramulia Tbk, PT Jui Shin Indonesia, PT Angsa Daya, dan PT Asri Pancawarna.

"Dari bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan, KPPI menemukan fakta bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami Pemohon serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang dilakukan," katanya, dikutip pada Rabu (26/6/2024).

Franciska mengatakan kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang menurun pada periode 2021 hingga 2023. Beberapa indikatornya antara lain, penurunan volume produksi, volume penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, keuntungan, jumlah tenaga kerja; peningkatan persediaan; serta penurunan pangsa industri dalam negeri.

Selanjutnya, industri dalam negeri juga masih membutuhkan tambahan waktu pengenaan tindakan pengamanan perdagangan untuk menyelesaikan program penyesuaian strukturalnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor ubin keramik pada 2023 tercatat sebesar 1,52 juta ton pada 2021, lalu turun menjadi 1,35 juta ton pada 2022, tetapi kembali naik menjadi 1,41 juta ton pada 2023. Dari data tersebut, terdapat tren penurunan impor ubin keramik sebesar 3,27% pada periode 2021 hingga 2023, tetapi terjadi peningkatan impor sebesar 4,49% pada 2022 hingga 2023.

Selanjutnya, volume impor dibandingkan dengan produksi nasional menunjukkan peningkatan sebesar 1,42% pada 2021 hingga 2023, yakni dari 24,38% menjadi 25,08%.

Pada 2023, negara utama asal impor ubin keramik yakni China dan India dengan pangsa impor masing-masing sebesar 88,57% dan 8,66%.

KPPI pun mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan untuk mendaftarkan diri sebagai interested parties selambat-lambatnya pada 1 Juli 2024. Pendaftaran dapat disampaikan secara tertulis kepada KPPI.

Pemerintah mengatur pengenaan BMTP terhadap impor ubin keramik mulai 11 Oktober 2018 berdasarkan PMK 119/2018, dan telah beberapa kali diperpanjang. PMK 156/2021 pun menyatakan PMTP terhadap impor ubin akan berlaku hingga 17 November 2024.

BMTP dikenakan terhadap impor produk ubin keramik dengan uraian barang ubin dan paving, ubin perapian, dan ubin dinding dari keramik, selain dart barang subpos 6907.30 dan 6907.40, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi 7 cm atau lebih. Pos tarif yang tercakup yakni 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93, dan 6907.23.94.

PMK 156/2021 berlaku sejak 18 November 2021, dengan tarif BMTP sebesar 17% pada tahun pertama sejak PMK berlaku, 15% pada tahun kedua sejak PMK berlaku, serta 15% pada tahun ketiga sejak PMK berlaku. (sap)