Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Pengkreditan pajak masukan melalui fitur prepopulated pada e-Faktur 3.0 tidak harus dilakukan dengan memilih (klik) satu persatu.
Dalam laman resminya, Ditjen Pajak (DJP) mengatakan pengkreditan pajak masukan dapat dilakukan per halaman yang ditampilkan oleh sistem dalam fitur prepopulated pada e-Faktur 3.0. Setiap tampilan halaman memuat sebanyak 1.000 data pajak masukan.
“Pengkreditan pajak masukan pada menu prepopulated pajak masukan dapat dilakukan per 1.000 pajak masukan,” demikian penjelasan DJP, dikutip pada Senin (21/9/2020).
Pada fitur prepopulated pajak masukan juga disediakan menu filter by nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau nomor faktur. Dengan demikian, sambung DJP, pengusaha kena pajak (PKP) dapat memilih pajak masukan yang akan dikreditkan per masa pajak berdasarkan menu tersebut.
Terkait dengan total jumlah pajak masukan, DJP mengatakan untuk saat ini, PKP hanya dapat mengetahui 1.000 pajak masukan per tampilan fitur prepopulated. PKP dapat melakukan konfirmasi jumlah pajak masukan yang akan dikreditkan dengan data internal yang dimiliki.
“Untuk selanjutnya di-klik halaman sesuai jumlah pajak masukan dimaksud. Akan segera release menu download prepopulated pajak masukan dan prepopulated PIB (pemberitahuan impor barang) pada e-Faktur web based,” imbuh DJP.
Seperti diberitakan sebelumnya, fitur tambahan yang ada dalam aplikasi e-Faktur 3.0 antara lain prepopulated pajak masukan, prepopulated PIB, prepopulated surat pemberitahuan (SPT), dan sinkronisasi kode cap fasilitas.
Dalam penggunaan e-Faktur 3.0, PKP penjual tidak bisa secara langsung membatalkan faktur pajak yang sudah dikreditkan oleh PKP pembeli. Pembatalan mensyaratkan persetujuan dari PKP pembeli. Simak artikel ‘Batalkan Faktur Pajak yang Sudah Dikreditkan Pembeli? Ini Syaratnya’.
Uji coba aplikasi e-Faktur 3.0 sudah dilakukan secara bertahap mulai Februari 2020. Implementasi secara nasional akan dilakukan mulai 1 Oktober 2020. Simak artikel ‘Selamat Datang e-Faktur 3.0’. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
apakah di kota batam provinsi kepulauan riau bisa kena PKP, sedangkan di batam masuk wilayah free trade zone (FTZ)??? terima kasih