Implementasi Bantuan Penagihan Internasional, DJP Lakukan Verifikasi

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengaku sedang melakukan verifikasi atas permintaan serta pemberian bantuan penagihan kepada yurisdiksi mitra.

Hal ini dilakukan untuk mendukung implementasi dari PMK 61/2023 yang di dalamnya turut mengatur tentang kerja sama untuk pelaksanaan bantuan penagihan dengan yurisdiksi mitra.

"Kita masih terus memverifikasi kira-kira bantuan penagihan apa yang dapat kita berikan ke mereka dan bantuan penagihan seperti apa yang kita bisa minta ke mereka," ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo, Senin (24/7/2023).

Bantuan penagihan akan diminta oleh Indonesia atau diberikan kepada yurisdiksi mitra berdasarkan klausul dalam persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).

Suryo mengatakan hingga saat ini belum ada bantuan penagihan yang diminta oleh Indonesia ataupun yang sudah diberikan kepada yurisdiksi mitra. "Sampai saat ini memang belum ada secara khusus kita meminta atau negara lain meminta kita untuk melakukan bantuan penagihan," ujar Suryo.

Untuk diketahui, saat ini Indonesia hanya bisa memperoleh dan memberikan bantuan penagihan kepada 13 yurisdiksi mitra P3B. Yurisdiksi dimaksud yakni Aljazair, Amerika Serikat, Armenia, Belanda, Belgia, India, Laos, Filipina, Mesir, Suriname, Yordania, Venezuela, dan Vietnam.

Sesuai dengan Pasal 78 ayat (3) PMK 61/2023, bantuan penagihan dilakukan berdasarkan perjanjian internasional secara resiprokal. "Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bantuan penagihan pajak meliputi P3B, konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan, atau perjanjian bilateral atau multilateral lainnya," bunyi Pasal 78 ayat (4) PMK 61/2023.

Lebih lanjut, permintaan dan pemberian bantuan penagihan hanya dilakukan bila yurisdiksi mitra memiliki ketentuan domestik yang mengatur tentang pelaksanaan bantuan penagihan secara resiprokal serta dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis antara dirjen pajak dan pejabat yang berwenang di yurisdiksi mitra. (sap)