PAKISTAN

IMF Minta Negara Ini Optimalkan Pajak dan Kurangi Utang

Redaksi DDTCNews | Senin, 22 Juli 2019 | 17:49 WIB
IMF Minta Negara Ini Optimalkan Pajak dan Kurangi Utang

David Lipton.

JAKARTA, DDTCNews – International Monetary Fund (IMF) meminta Pakistan untuk memobilisasi penerimaan pajak dan memangkas utang.

Hal ini disampaikan Penjabat Direktur Pelaksana IMF David Lipton saat bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dalam kunjungan ke Washington D.C. Amerika Serikat (AS) pada Minggu (21/7/2019) waktu setempat.

“Saya menyoroti perlunya memobilisasi penerimaan pajak domestik sekarang dan di masa depan untuk menyediakan secara andal bagi pengeluaran sosial dan pembangunan yang dibutuhkan, sambil menempatkan utang pada tren penurunan,” ujar Lipton, seperti dikutip pada Senin (22/7/2019).

Baca Juga:
WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Lipton mengatakan IMF serta mitra internasional lainnya bekerja erat dengan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan reformasi. Reformasi yang didukung IMF ini bertujuan untuk menstabilkan ekonomi, memperkuat institusi, dan membuka jalan untuk berkelanjutan dan seimbang.

Seperti diketahui, pemerintah menghadapi tekanan yang meningkat ketika ada kenaikan harga (inflasi) dan kebijakan penghematan yang ketat di bawah bailout terbaru Pakistan dari IMF. IMF memberikan US$6 miliar kepada Pakistan yang tengah mengalami kesulitan ekonomi.

Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi yang lebih banyak dari sisi impor telah menopang pertumbuhan di Pakistan. Kondisi itu membantu menyembunyikan masalah ekonomi yang penuh dengan inefisiensi dan tanpa basis ekspor yang kuat.

Baca Juga:
Negara Ini Siapkan Sanksi Lebih Tegas terhadap Para Penghindar Pajak

Tetapi pemerintah Khan, seperti banyak pendahulunya, telah dipaksa untuk beralih ke IMF untuk mencegah krisis neraca pembayaran. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,5% pada tahun fiskal hingga Juni 2018, diperkirakan melambat menjadi 2,4% pada tahun ini. Hal ini, menurut IMF, tidak cukup untuk mengimbangi pertumbuhan populasi yang sekarang berjumlah 208 juta.

Seperti dilansir Aljazeera, Khan diagendakan akan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump. Trump kemungkinan akan mendesak Khan untuk membantu mengakhiri perang di Afghanistan. Tahun lalu, Trump memangkas ratusan juta dollar dalam bantuan keamanan ke Pakistan. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahun Baru, PTKP Baru? Catatan bagi yang Baru Menikah atau Punya Anak

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Coretax Diterapkan 1 Januari 2025, PKP Perlu Ajukan Sertel Baru