IMF Minta Negara Eropa Ini Tidak Kucurkan Insentif Pajak

LONDON, DDTCNews – International Monetary Fund (IMF) mengusulkan pemerintah Inggris untuk mempertimbangkan kembali rencananya dalam memberikan insentif pajak di tengah tren inflasi yang kian meningkat.

IMF berpendapat pemerintah perlu mempertimbangkan metode yang lebih tepat sasaran daripada menjalankan rencana insentif pajak yang diusulkan Perdana Menteri Liz Truss dan Anggota Parlemen Kwasi Kwarteng. Sebab, insentif yang diusulkan dapat memicu ketidaksetaraan.

"Kesempatan bagi pemerintah Inggris untuk mempertimbangkan cara-cara yang lebih tepat sasaran dan mengevaluasi kembali langkah-langkah pajak, terutama yang menguntungkan mereka-mereka yang berpenghasilan tinggi,” sebut IMF seperti dilansir theguardian.com, Minggu (2/10/2022).

Menurut IMF, rencana insentif pajak yang diutarakan oleh Kwasi Kwarteng berisiko merusak upaya Bank of England untuk mengatasi tren kenaikan inflasi. Sebagai informasi, rencana Kwarteng dalam memberikan insentif pajak mencapai GBP45 miliar.

Rencana yang dimaksud antara lain, pemotongan tarif pajak tertinggi dari 45% menjadi 40%. Selain itu, tarif dasar pajak penghasilan (PPh) diturunkan dari 20% menjadi 19% tahun depan. Kwarteng juga mengusulkan pembatalan kenaikan PPh badan menjadi 25%.

Setelah usulan tersebut diumumkan, dalam hitungan beberapa hari, nilai tukar poundsterling terhadap dolar AS jatuh ke level terendah. Oleh sebab itu, IMF meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali paket insentif fiskal tersebut.

“Mengingat tekanan inflasi yang meningkat di Inggris, kami tidak merekomendasikan paket fiskal yang besar. Penting diketahui, kebijakan fiskal tidak akan bekerja jika tujuannya bertentangan dengan kebijakan moneter,” ujar juru bicara IMF.

Senada, Moody’s juga menilai insentif pajak yang besar berpotensi melemahkan kelayakan kredit di Inggris. Moody’s merupakan salah satu juri yang paling berpengaruh di pasar keuangan global dalam menilai kelayakan kredit pemerintah dan perusahaan investor besar. (rig)