IMF Imbau Negara-Negara Tak Pangkas Tarif Pajak untuk Redam Inflasi

WASHINGTON D.C., DDTCNews - International Monetary Fund (IMF) mengimbau kepada negara-negara untuk tidak menggunakan instrumen pemangkasan tarif pajak dan subsidi guna menangani gangguan pasokan dan inflasi.

Dalam Fiscal Monitor edisi Oktober 2022, IMF menyebut pemberian bantuan langsung tunai secara temporer kepada rumah tangga rentan lebih efektif dibandingkan dengan pemangkasan tarif pajak dan pemberian subsidi.

"Upaya membatasi kenaikan harga melalui pengendalian harga, subsidi, dan pemotongan pajak akan membebani anggaran dan tidak efektif menyelesaikan masalah," tulis IMF dalam laporannya, dikutip pada Kamis (13/10/2022).

Menurut IMF, kebijakan untuk menangani kenaikan harga pangan dan energi di tengah tren kenaikan inflasi seharusnya tidak meningkatkan aggregate demand.

Tekanan inflasi dari sisi permintaan akan membuat harga merangkak naik dan bank sentral terpaksa harus kembali meningkatkan suku bunga. Bila suku bunga naik maka beban utang yang ditanggung pemerintah akan ikut meningkat.

Guna menekan inflasi, IMF menilai pemerintah pada berbagai negara perlu melakukan konsolidasi fiskal melalui pengurangan defisit anggaran.

"Konsolidasi fiskal memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah serius menangani inflasi. Konsolidasi fiskal perlu dilakukan untuk menjaga ekspektasi inflasi dan menekan biaya pembayaran utang," sebut IMF.

Dengan defisit anggaran yang menurun, pemerintah harus memprioritaskan kebijakan-kebijakan perlindungan sosial bagi rumah tangga yang rentan. Simak juga, OECD Dorong Setiap Yurisdiksi Lakukan Reformasi Insentif Pajak.

Sistem perlindungan sosial yang kuat diperlukan guna membantu rumah tangga rentan bertahan di tengah kondisi saat ini. Sistem perlindungan sosial yang mumpuni perlu disiapkan sehingga bansos benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.

"Negara-negara harus memikirkan ulang peran kebijakan fiskal pada era rawan goncangan seperti saat ini dan bagaimana kebijakan fiskal dapat memberikan perlindungan pada masa krisis," tulis IMF. (rig)