BELGIA

IMF Dorong Belgia Pangkas Tarif PPh Badan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 15 Desember 2016 | 16:03 WIB
IMF Dorong Belgia Pangkas Tarif PPh Badan

BRUSSEL, DDTCNews – The International Monetary Fund (IMF) merekomendasikan Belgia untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan sebagai bagian dalam rencana reformasi pajak yang akan dilakukan.

Berdasarkan laporan terbaru IMF, tarif pajak efektif di Belgia merupakan salah satu tarif PPh badan yang tertinggi di dunia, yaitu 33,99%. Namun, IMF mengatakan dalam laporan terbarunya yang tercantum pada article IV bahwa IMF melihat keuntungan dari pemangkasan tarif PPh badan, jika rencana tersebut masuk dalam bagian reformasi perpajakan Belgia.

“Tujuan reformasi pajak harus menciptakan lebih banyak kesempatan di seluruh kegiatan bisnis dan investasi,” kata IMF.

IMF terus mendesak agar pemerintah Belgia segara melakukan pembahasan untuk rencana pemotongan tarif PPh badan.

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Tidak hanya itu beberapa aturan lainnya seperti, aturan terhadap penghindaran pajak, pengenaan pajak capital gain, pajak bunga dan dividen serta perlakuan pajak dari pendapatan sewa dan real estate diminta agar segera dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Sampai saat ini, Pemerintah Belgia telah berencana untuk memotong tarif PPh badan ke level 20% pada 2020. Namun, rencana tersebut mengalami penundaan di bawah perjanjian anggaran dari anggota pemerintah koalisi pada Oktober 2016 lalu.

Seperti dilansir dalam tax-news.com, Rabu (14/12), IMF juga menyambut hangat rencana pemerintah Belgia yang akan memangkas tarif PPh individu dan kontribusi jaminan sosial yang direncanakan pada 2018-2020. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN