FILIPINA

Imbas Pandemi Covid-19, Jumlah Wirausaha Baru Melonjak

Dian Kurniati | Senin, 25 Januari 2021 | 12:04 WIB
Imbas Pandemi Covid-19, Jumlah Wirausaha Baru Melonjak

Ilustrasi. Warga memakai masker dan pelindung wajah sebagai pencegahan penyebaran virus corona (COVID-19) di sepanjang pasar pinggir jalan di Manila, Filipina, Senin (14/12/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Lisa Marie David/RWA/djo

JAKARTA, DDTCNews – Departemen Perdagangan dan Industri (Department of Trade and Industry/DTI) Filipina mencatat terdapat sekitar 916.000 perusahaan yang mendaftarkan dan memperbarui izin sepanjang 2020.

Menteri Perdagangan dan Industri Ramon Lopez mengatakan sekitar 833.000 atau 91% dari angka tersebut adalah pendaftar baru, sedangkan sisanya perpanjangan izin. Menurutnya, pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan izin usaha mencapai level tertinggi sejak 2010.

"Di tengah pandemi, masih banyak peluang yang bisa kita temukan dan lakukan," katanya, dikutip Senin (25/1/2021).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Lopez menilai tingginya pendaftaran izin usaha tersebut karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi sehingga memutuskan berwirausaha. Meski demikian, departemen belum mencatat jumlah usaha yang telah beroperasi, setelah mengantongi izin.

Sementara itu, pemerintah tengah berupaya untuk mendorong RUU Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE) dapat segera disahkan kongres.

RUU tersebut akan berisikan berbagai insentif pajak yang mampu meringankan beban pelaku usaha dengan tujuan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK), atau bahkan membuka lapangan pekerjaan baru.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Tingkat pengangguran pada Oktober 2020 mencapai 3,8 juta orang. Pada saat bersamaan, sebanyak 1.751 perusahaan tutup secara permanen, 87.000 perusahaan tutup sementara, dan lebih dari 15.500 perusahaan mengurangi pekerjanya.

RUU CREATE merupakan salah satu bagian dari paket reformasi pajak yang akan memotong tarif pajak penghasilan badan sekaligus merasionalisasikan keringanan pajak. Sejak diperkenalkan sekitar 3 tahun lalu, draf RUU tersebut telah mengalami beberapa kali revisi.

Tarif PPh Badan dipangkas dari 30% menjadi 25%, dan menjadi 20% pada 2027. Pelaku UMKM dengan pendapatan kena pajak bersih hingga P5 juta (Rp1,46 miliar) akan menikmati pengurangan langsung tarif PPh menjadi 20% dari sebelumnya 30%.

Seperti dilansir thestar.com, Departemen Keuangan Filipina mendorong kongres segera mengesahkan RUU tersebut sebelum akhir Januari 2021 sehingga wajib pajak dapat segera melakukan penyesuaian. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN