Imbas Pandemi Covid-19, Jumlah Wirausaha Baru Melonjak

JAKARTA, DDTCNews – Departemen Perdagangan dan Industri (Department of Trade and Industry/DTI) Filipina mencatat terdapat sekitar 916.000 perusahaan yang mendaftarkan dan memperbarui izin sepanjang 2020.

Menteri Perdagangan dan Industri Ramon Lopez mengatakan sekitar 833.000 atau 91% dari angka tersebut adalah pendaftar baru, sedangkan sisanya perpanjangan izin. Menurutnya, pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan izin usaha mencapai level tertinggi sejak 2010.

"Di tengah pandemi, masih banyak peluang yang bisa kita temukan dan lakukan," katanya, dikutip Senin (25/1/2021).

Lopez menilai tingginya pendaftaran izin usaha tersebut karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi sehingga memutuskan berwirausaha. Meski demikian, departemen belum mencatat jumlah usaha yang telah beroperasi, setelah mengantongi izin.

Sementara itu, pemerintah tengah berupaya untuk mendorong RUU Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE) dapat segera disahkan kongres.

RUU tersebut akan berisikan berbagai insentif pajak yang mampu meringankan beban pelaku usaha dengan tujuan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK), atau bahkan membuka lapangan pekerjaan baru.

Tingkat pengangguran pada Oktober 2020 mencapai 3,8 juta orang. Pada saat bersamaan, sebanyak 1.751 perusahaan tutup secara permanen, 87.000 perusahaan tutup sementara, dan lebih dari 15.500 perusahaan mengurangi pekerjanya.

RUU CREATE merupakan salah satu bagian dari paket reformasi pajak yang akan memotong tarif pajak penghasilan badan sekaligus merasionalisasikan keringanan pajak. Sejak diperkenalkan sekitar 3 tahun lalu, draf RUU tersebut telah mengalami beberapa kali revisi.

Tarif PPh Badan dipangkas dari 30% menjadi 25%, dan menjadi 20% pada 2027. Pelaku UMKM dengan pendapatan kena pajak bersih hingga P5 juta (Rp1,46 miliar) akan menikmati pengurangan langsung tarif PPh menjadi 20% dari sebelumnya 30%.

Seperti dilansir thestar.com, Departemen Keuangan Filipina mendorong kongres segera mengesahkan RUU tersebut sebelum akhir Januari 2021 sehingga wajib pajak dapat segera melakukan penyesuaian. (rig)