PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Imbas Covid-19, Sri Mulyani: Kerugian Ekonomi Tembus Rp1.356 Triliun

Dian Kurniati | Jumat, 30 April 2021 | 09:11 WIB
Imbas Covid-19, Sri Mulyani: Kerugian Ekonomi Tembus Rp1.356 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, Kamis (29/4/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan memperkirakan nilai kerugian ekonomi akibat pandemi Covid-19 mencapai Rp1.356 triliun atau setara dengan 8,8% produk domestik bruto (PDB) tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan angka itu berasal dari selisih realisasi PDB 2020 yang -2,07% dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Menurutnya, pandemi memang telah menyebabkan berbagai aktivitas ekonomi melambat atau bahkan terhenti.

"Kalau diestimasi dari hilangnya kesempatan kita meraih pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 5,3% dan kemudian berakhir dengan -2% maka nilai ekonomi yang hilang sekitar Rp1.356 triliun," katanya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, Kamis (29/4/2021).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan dampak pandemi Covid-19 langsung terasa sejak kasus pertama tercatat pada Maret 2020. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dalam 3 kuartal pada 2020 mengalami kontraksi.

Tak hanya itu, kerugian juga berasal dari besarnya pembiayaan pemerintah untuk menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. Dalam situasi tersebut, APBN berperan sebagai countercyclical agar kontraksi ekonomi tidak terlalu dalam.

Pemerintah pun melakukan realokasi anggaran dan menunda berbagai belanja bukan prioritas. Selain itu, ada pula alokasi belanja khusus untuk mengatasi pandemi melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Dengan meningkatnya kebutuhan belanja tersebut, lanjut Sri Mulyani, defisit APBN harus diperlebar sampai dengan Rp956 triliun atau sekitar 6,09% terhadap PDB. Angka defisit tersebut lebih besar dari biasanya di bawah 3%.

Hingga Desember 2020, posisi utang pemerintah tercatat mencapai Rp6.074,56 triliun. Rasio utang tersebut sebesar 38,68% terhadap PDB. "Meski indonesia merespons dengan defisit yang meningkat, defisit Indonesia masih relatif modest," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

11 Juni 2021 | 23:51 WIB

Dampak pandemi memang sangat terasa dampak negatifnya, khususnya di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Bahkan sudah lebih dari satu tahun, penyesuaian terhadap keadaan tetap saja masih tetap menimbulkan kerugian. Perlu inovasi dan langkah strategis agar semua sektor berdaya dan kembali bangkit dari lubang hitam pandemi. Semoga keadaan dapat pulih dan berjalan lancar tanpa ketakutan akan virus.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN