Hibah dari Orang Tua Kandung Bukan Objek Pajak, DJP: Masukkan di SPT

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan terkait dengan kewajiban pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atas hibah meskipun bukan objek pajak.

Salah satu contoh hibah yang dikecualikan dari objek pajak adalah hibah berupa uang yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat serta tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

“Nanti, pada SPT Tahunan, silakan masukkan sebagai penghasilan bukan objek pajak dan uang tersebut masukkan juga di daftar harta SPT,” cuit contact center DJP, Kring Pajak, melalui Twitter, Jumat (18/11/2022).

Sesuai dengan PMK 90/2020, keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah orang tua kandung dan anak kandung. Selain keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, ada 5 penerima lain yang membuat keuntungan dari hibah, bantuan, atau sumbangan dikecualikan dari objek pajak.

Pertama, badan keagamaan. Badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan, termasuk lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Adapun lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah itu sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah mengenai bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Kedua, badan pendidikan. Badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya menyelenggarakan pendidikan.

Ketiga, badan sosial termasuk yayasan. Badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan; pemeliharaan orang lanjut usia atau panti jompo; dan/atau pemeliharaan anak yatim dan/atau piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat.

Ada pula kegiatan utama berupa santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya; pemberian beasiswa; dan/atau pelestarian lingkungan hidup.

Keempat, koperasi. Badan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan-undangan di bidang perkoperasian.

Kelima, orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Orang pribadi yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki peredaran usaha setahun sampai dengan Rp2,5 miliar. (kaw)