Hentikan Mobil di Tol, Bea Cukai Amankan Rokok Ilegal Rp 941 Juta

JAKARTA, DDTCNews - Melalui unit vertikalnya, Diten Bea dan Cukai (DJBC) berupaya menutup celah distribusi rokok ilegal. Salah satu strateginya adalah menggencarkan kegiatan pengawasan di lapangan.

Bea Cukai Jateng-DIY misalnya, belum lama ini menggagalkan pengiriman rokok ilegal yang diangkut dengan mobil pribadi. Petugas bea cukai berhasil menyetop laju mobil di Tol Semarang-Batang KM 414, Jawa Tengah.

"Penindakan berawal dari informasi intelijen akan adanya pengiriman rokok yang diduga ilegal menggunakan mobil pribadi," ujar Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas Kanwil Bea Cukai Jateng dan DIY R. Megah Andiarto, dilansir beacukai.go.id, dikutip pada Rabu (6/3/2024).

Berdasarkan informasi intelijen itu, petugas lantas melakukan pengejaran dan membuntuti mobil target. Namun, pengejaran tersebut pun sempat diwarnai upaya perlawanan dari sopir.

Perlawanan sopir membuat petugas bea cukai beberapa kali gagal menghentikan mobil target. Mobil pengangkut rokok ilegal baru berhasil dihentikan di sekitar KM 414 Tol Semarang-Batang.

Dari pemeriksaan singkat, petugas menemukan 682.000 batang rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin (SKM) berbagai merek tanpa dilekati pita cukai. Diperkirakan, nilai barang tersebut sebesar Rp941 juta dan potensi penerimaan negara berupa cukai, PPN hasil tembakau, dan pajak rokok senilai Rp645 juta.

Megah mengatakan para pelaku peredaran rokok ilegal dapat dijerat dengan Pasal 54 UU 39/2007 tentang Perubahan atas UU 11/1995 tentang Cukai.

Beleid tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya bakal dijatuhi hukuman pidana.

Hukuman pidana yang dimaksud adalah penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Megah mengimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk melaksanakan usahanya secara legal. (sap)