INSENTIF PAJAK

Hasil Survei DJP: 16% WP Belum Lapor Realisasi Insentif Pajak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 08 Oktober 2020 | 18:06 WIB
Hasil Survei DJP: 16% WP Belum Lapor Realisasi Insentif Pajak

Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti saat membawakan materi dalam sebuah webinar. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak (WP) yang telah memanfaatkan insentif pajak belum sepenuhnya patuh melaporkan realisasinya kepada otoritas pajak.

Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan hasil survei Ditjen Pajak (DJP) menunjukan masih ada WP yang memanfaatkan insentif pajak tapi belum melaporkan realisasi. Dari hasil survei DJP, terdapat 6.107 responden yang memanfaatkan fasilitas pajak dari pemerintah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 84% responden sudah melaporkan realisasi insentif. Sisanya, sebanyak 16% belum menyampaikan laporan. Nufransa menyebutkan berbagai alasan yang menjadi penyebab WP belum melakukan pelaporan realisasi pemanfaatan insentif.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

"Jadi yang belum itu alasannya macam-macam," katanya dalam sebuah webinar, Kamis (8/10/2020).

Nufransa menjelaskan dua alasan utama WP belum melaporkan realisasi insentif. Pertama, WP yang mendaftar untuk mendapatkan fasilitas tidak tahu adanya kewajiban untuk melakukan pelaporan. Kedua, WP tidak tahu bagaimana cara melakukan realisasi insentif pajak yang seluruhnya dilakukan secara daring.

Responden yang memanfaatkan insentif, sambung Nufransa, mengharapkan kebijakan relaksasi dapat diperpanjang. Saat survei dilakukan pada Juli—Agustus 2020, sebanyak 40% responden meminta kebijakan stimulus pajak dapat diperpanjang sampai dengan Desember 2020. Kemudian, sebanyak 58% responden mengharapkan kebijakan stimulus dapat berlanjut sampai dengan Juni 2021.

Baca Juga:
Urus Pemeriksaan Bukper: Coretax Bakal Hadirkan 4 Fitur Baru

"Jad kami evaluasi sehingga kebijakan stimulus kemudian diperpanjang sampai akhir tahun," terangnya. Simak pula artikel ‘Hasil Survei DJP: Mayoritas WP Tahu Ada Pemberian Insentif Pajak’.

Selain itu, hasil survei DJP juga menunjukan masih tingginya ketidakpastian ekonomi dari kacamata wajib pajak pada tahun ini. Pandangan WP terkait perekonomian Indonesia cenderung netral mengarah ke positif.

Pada pandangan netral, WP masih ragu-ragu dengan prospek ekonomi Indonesia dalam 6 bulan kedepan dengan komposisi sebanyak 45% responden. Sementara itu, 39% WP memandang perekonomian nasional yang akan bergerak positif dalam 12 bulan ke depan. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Senin, 21 Oktober 2024 | 14:32 WIB CORETAX SYSTEM

Urus Pemeriksaan Bukper: Coretax Bakal Hadirkan 4 Fitur Baru

Minggu, 20 Oktober 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Hapus NPWP yang Meninggal Dunia, Hanya Bisa Disampaikan Tertulis

Minggu, 20 Oktober 2024 | 08:00 WIB CORETAX SYSTEM

Gencar Edukasi, DJP Harap Pegawai Pajak dan WP Terbiasa dengan Coretax

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja