PEREKONOMIAN INDONESIA

Harga Komoditas Berisiko Tekan Pertumbuhan Ekonomi 2019

Redaksi DDTCNews | Selasa, 22 Januari 2019 | 18:29 WIB
Harga Komoditas Berisiko Tekan Pertumbuhan Ekonomi 2019

M. Chatib Basri. 

JAKARTA, DDTCNews – Kinerja perekonomian nasional pada tahun ini dinilai akan sama beratnya dengan tahun lalu. Sejumlah faktor dinilai akan berisiko menghambat laju pertumbuhan ekonomi pada 2019.

Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengatakan ada beberapa tantangan yang berisiko menekan laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu tantangan tersebut adalah tren penurunan harga komoditas yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia.

"Ini akan berpengaruh ke ekspor kita, kemudian penerimaan pemerintah. Tugas Bu Sri Mulyani tidak akan mudah karena penerimaan akan kena,” ungkapnya dalam diskusi bertajuk ‘Indonesia Bukan Negara Miskin’.

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Penerimaan negara baik perpajakan maupun nonperpajakan berisiko tertekan. Harga komoditas yang turun pada gilirannya menekan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pajak dari pertambangan. Padahal, tahun lalu, harga komoditas telah memberikan windfall pada penerimaan.

Menurutnya, ekses turunnya harga komoditas akan memengaruhi daerah yang selama ini bergantung kepada ekspor komoditas itu sendiri. Setidaknya, ada tiga wilayah. Yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah.

Program jaminan dan bantuan sosial idealnya sudah ditujukan untuk masyarakat di tiga daerah tersebut. Sehingga, efek penurunan harga komoditas tidak terlalu memukul perekonomian masyarakat. Hal ini untuk menjaga daya beli masyarakat yang selama ini masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

"Saya lihat, pertumbuhan ekonomi kita more or less kira-kira akan sama dengan kondisi sekarang, kalau itu sudah diantisipasi dengan baik dari sisi fiskal,” imbuh Chatib. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN