PEREKONOMIAN INDONESIA

Harga Komoditas Berisiko Tekan Pertumbuhan Ekonomi 2019

Redaksi DDTCNews | Selasa, 22 Januari 2019 | 18:29 WIB
Harga Komoditas Berisiko Tekan Pertumbuhan Ekonomi 2019

M. Chatib Basri. 

JAKARTA, DDTCNews – Kinerja perekonomian nasional pada tahun ini dinilai akan sama beratnya dengan tahun lalu. Sejumlah faktor dinilai akan berisiko menghambat laju pertumbuhan ekonomi pada 2019.

Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengatakan ada beberapa tantangan yang berisiko menekan laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu tantangan tersebut adalah tren penurunan harga komoditas yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia.

"Ini akan berpengaruh ke ekspor kita, kemudian penerimaan pemerintah. Tugas Bu Sri Mulyani tidak akan mudah karena penerimaan akan kena,” ungkapnya dalam diskusi bertajuk ‘Indonesia Bukan Negara Miskin’.

Baca Juga:
Ekonomi 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Sri Mulyani Beberkan Peran APBN

Penerimaan negara baik perpajakan maupun nonperpajakan berisiko tertekan. Harga komoditas yang turun pada gilirannya menekan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pajak dari pertambangan. Padahal, tahun lalu, harga komoditas telah memberikan windfall pada penerimaan.

Menurutnya, ekses turunnya harga komoditas akan memengaruhi daerah yang selama ini bergantung kepada ekspor komoditas itu sendiri. Setidaknya, ada tiga wilayah. Yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah.

Program jaminan dan bantuan sosial idealnya sudah ditujukan untuk masyarakat di tiga daerah tersebut. Sehingga, efek penurunan harga komoditas tidak terlalu memukul perekonomian masyarakat. Hal ini untuk menjaga daya beli masyarakat yang selama ini masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

"Saya lihat, pertumbuhan ekonomi kita more or less kira-kira akan sama dengan kondisi sekarang, kalau itu sudah diantisipasi dengan baik dari sisi fiskal,” imbuh Chatib. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 06 Februari 2025 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Sri Mulyani Beberkan Peran APBN

Kamis, 06 Februari 2025 | 08:55 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pakai NPWP 9990000000999000, Bupot Tak Ter-Prepopulated ke SPT Tahunan

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:07 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI 2024

Mobilitas Penduduk Meningkat, Konsumsi Rumah Tangga 2024 Tumbuh 4,94%

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX DJP

Ubah Data Pengurus sebagai Pengganti PIC Coretax, Begini Caranya

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Diprakarsai Kemenkeu, Pemerintah Susun PP Cukai Minuman Berpemanis

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S di DJP Online

Kamis, 06 Februari 2025 | 17:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Sudah Dapat Tax Holiday? Perusahaan Jangan Lupa Dua Hal Ini!

Kamis, 06 Februari 2025 | 16:00 WIB LAYANAN PAJAK

Bagaimana Nasib Aplikasi M-Pajak setelah Ada Coretax? DJP Ungkap Ini

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 81/2024

PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi