Hadapi Dinamika Global, Sri Mulyani: Kebijakan Fiskal Harus Matang

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kebijakan fiskal yang matang sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai dinamika global.

Dalam pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di AS, Sri Mulyani menyinggung tantangan ekonomi global yang makin kompleks. Salah satu isu yang dibahas ialah kebijakan higher for longer yang makin meningkatkan risiko posisi fiskal di beberapa negara.

"Menghadapi segala dinamika global ini, saya sampaikan bahwa menyambut kebijakan fiskal yang matang dan bijaksana menjadi begitu penting kini," katanya melalui Instagram @smindrawati, dikutip pada Selasa (14/11/2023).

Sri Mulyani menuturkan semua negara membutuhkan kebijakan fiskal yang matang guna menghadapi dinamika global. Di sisi lain, situasi yang penuh tantangan seperti ini justru menjadi waktu yang tepat untuk melakukan beragam reformasi struktural.

Indonesia, lanjutnya, termasuk negara yang beberapa tahun terakhir ini terus menuntaskan berbagai agenda reformasi. Reformasi tersebut salah satunya dilakukan dari sisi regulasi.

Beberapa undang-undang yang telah disahkan antara lain UU Cipta Kerja, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

"APBN #UangKita juga menjadi katalisator upaya-upaya mempercepat transformasi perekonomian," ujarnya.

Sri Mulyani menyebut pemerintah melalui APBN menaruh fokus investasi pada infrastruktur dan sumber daya manusia. Menurutnya, kedua aspek ini penting untuk menyelesaikan beragam isu-isu pembangunan di Indonesia.

Dia berharap pertemuan APEC mampu menemukan solusi bersama dalam menghadapi beragam tantangan dunia. Ini juga termasuk kebijakan-kebijakan terkait dengan perubahan iklim yang perlu dimitigasi bersama sehingga menjadi potensi sumber pertumbuhan baru.

Selain itu, menkeu juga menyoroti masifnya kebutuhan pembiayaan karena tingkat suku bunga tinggi sehingga berpotensi memberikan tekanan yang besar dan berujung pada meningkatnya pembiayaan pada negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. (rig)